REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming, Raka menyebut susunan kabinet pemerintahannya kelak diputuskan sepenuhnya oleh capres pendampingnya, Prabowo Subianto. Kendati begitu, Gibran tak memungkiri bahwa Presiden Jokowi turut memberikan masukan.
"Ya mungkin masukan (ada dari Presiden Jokowi), tapi penentunya di Pak Prabowo," kata Gibran kepada wartawan usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama TKN Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (25/3/2024) malam.
Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan bahwa bapaknya tidak menitipkan nama kandidat menteri kepada Prabowo. Dia mengklaim bahwa Jokowi juga tidak menitipkan nama kandidat menteri lewat dirinya.
Lebih lanjut, Gibran memastikan bahwa dirinya selalu dilibatkan oleh Prabowo dalam memutuskan pengisian kursi menteri. Dirinya dan Prabowo sudah membahas rencana susunan kabinet dalam beberapa waktu terakhir.
"Sudah lama dari kemarin-kemarin (pembicaraan soal susunan kabinet dilakukan). Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," ujar Wali Kota Solo itu.
Gibran menambahkan, dirinya dan Prabowo kemungkinan bakal mengajak partai lain bergabung menjadi partai pendukung pemerintahannya kelak. Namun, dia ogah bicara banyak terkait isu ini, termasuk terkait potensi Partai Nasdem bergabung.
Sebagai gambaran, Jokowi diketahui secara luas adalah tokoh sentral di balik pencalonan dan kemenangan Prabowo-Gibran. Belakangan, berembus isu bahwa Jokowi meminta agar sejumlah nama dijadikan menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, membantah isu tersebut. "Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan menanggapi isu keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet berikutnya di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Ari menegaskan, Presiden Jokowi saat ini fokus bekerja menyelesaikan berbagai agenda dan program pemerintahan hingga akhir masa jabatannya. "Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," ujarnya.
