REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kredibel, transparan, dan akuntabel di masa transisi pemerintahan. Dia menggarisbawahi Indonesia telah memiliki pengalaman dalam beberapa peristiwa pemilu, di mana APBN selalu terjaga akuntabilitas dan transparansinya.

“Pelaksanaan APBN tahun 2024 dan penyusunan APBN tahun 2025 juga akan dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah disepakati dengan parlemen,” kata Suahasil di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia menambahkan, berbagai pengalaman sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan yang dapat mendorong APBN Indonesia semakin baik dan bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kemudian, Kementerian Keuangan juga akan terus mengelola defisit fiskal sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan penerbitan instrumen utang yang bertanggung jawab dan memperhitungkan kondisi dan situasi global.

Upaya pengelolaan APBN dalam hal peningkatan rasio pajak (tax ratio) juga akan terus dilanjutkan, seperti melalui reformasi perpajakan dengan pengembangan core tax system dan peningkatan keterpaduan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) untuk memudahkan Wajib Pajak individu maupun UMKM dalam melakukan aktivitas perpajakan.

Lebih lanjut, Wamenkeu juga menyoroti pengelolaan APBN Indonesia telah cukup adaptif dalam merespons dinamika perekonomian dalam periode pandemi dan pemulihan.

“Pengelolaan APBN Indonesia telah mendapat berbagai penghargaan dari dunia internasional dan saya meyakini bahwa ini akan berlanjut,” tutur dia.

Diketahui, APBN mengalami surplus sebesar Rp 22,8 triliun per 15 Maret 2024. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp 470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3.325,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 132,1 triliun.