REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi pernyataan GIbran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan masukan terkait kabinet periode 2024-2029 kepada Prabowo Subianto. Ia pun mengamini pernyataan tersebut.
Bahkan ia menyebut, Jokowi boleh mengusulkan nama untuk masuk ke kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia mengeklaimnya bahwa usulan tersebut bukan merupakan bentuk cawe-cawe dari Presiden.
"Saya nggak tahu ya apakah sampai nama apakah sosoknya seperti apa? ya bisa saja memberi nama, orang saya aja boleh mengusulkan kan," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
"Bukan cawe-cawe (Jokowi), cuma pastinya dimintai pendapat dari Pak Prabowo," katanya menegaskan.
Prabowo, jelas Habiburokhman, melihat Jokowi sebagai sosok pemimpin yang bekerja keras tak kenal lelah untuk rakyatnya. Termasuk cara mantan wali kota Solo itu dalam mengambil keputusan yang tepat.
"Saya tidak tahu, secara institusional tidak tahu, tapi secara prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo, saya yakin," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan bahwa penyusunan kabinet periode 2024-2029 merupakan hak prerogatif presiden. Dalam hal ini adalah Prabowo yang diyakininya memiliki formula dalam penyusunannya.
"Pak Prabowo juga punya komitmen yang kuat, Pak Prabowo pasti juga punya formula, punya rumusan-rumusan (penyusunan kabinet)," ujar Herman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Partai Demokrat sendiri disebutnya tidak dalam posisi untuk meminta kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Namun ia yakin, Menteri Pertahanan (Menhan) itu memiliki perhitungannya dalam penyusunan kabinet.
Apalagi, ia menyebut bahwa Partai Demokrat all out dalam pemenangan pasangan nomor urut 2 itu selama masa kampanye. Pihaknya sendiri memiliki harapan terkait menteri, tetapi hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Kalau harapan pasti ada ya, harapan pasti ada, tetapi kan sekali lagi, kami menghormati dan menghargai hak prerogatifnya presiden. Supaya tidak mengganggu pemikiran beliau dan beliau bisa dengan firm menentukan sikap dan keputusan," ujar Herman.
