REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk bukti yang menyebutkan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kami akan menyampaikan lebih sistematis, sehingga kalau kita bicara makna yang TSM, yang mempengaruhi juga berdasarkan data fakta nanti akan ada saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, biar itu jadi suatu materi yang akan dibuktikan," ujar Ganjar di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Salah satu yang akan disampaikan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah terkait bantuan sosial (bansos). Ia mengeklaim, telah data, fakta, dan saksi yang memperkuat adanya politisasi program tersebut.

"Itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan, sehingga sekali lagi kalau komentar saya tidak akan komentari. Karena kalau sudah masuk persidangan, biar nanti hakim yang mendengar dan memutuskan," ujar Ganjar.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan, belum saatnya untuk memberikan selamat kepada  Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Kami menahan diri. Ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar," ujar Mahfud lewat keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Tegasnya, ia bersama Ganjar Pranowo belumlah kalah pada Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, menurutnya masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan.

"Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK," ujar Mahfud.

Mantan ketua MK itu mengatakan, tuntutan atau permohonan yang diajukan pihaknya sangat kuat dan logis. Serta, didukung fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilihan umum (pemilu), seperti Kenya, Bolivia, Thailand, dan Ukraina.

"Kita tidak boleh membiarkan ada kesan di mata generasi muda untuk menjadi presiden, wapres, anggota DPR, menteri, dan pejabat bisa ditempuh hanya kalau ada kekuasaan atau dekat kekuasaan dan punya uang," tegas Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika