REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Surat kabar Lebanon yang pro-Hizbullah, al-Akhbar melaporkan Israel tidak bersedia membuat konsesi apa pun dengan Hamas setelah kebuntuan terakhir dalam negosiasi gencatan senjata. Laporan ini mengutip pejabat Mesir yang berhubungan dengan pejabat Angkatan Bersenjata Israel (IDF).
Al-Akhbar melaporkan Israel berencana memulai invasinya ke Kota Rafah setelah Idul-Fitri yang diperkirakan akan berakhir pada 12 April. Dikutip dari Middle East Eye, Rabu (27/3/2024) al-Akhbar mengatakan, Israel diperkirakan akan menggelar operasi di Rafah selama empat sampai delapan pekan.
Pejabat Mesir yang dikutip surat kabar itu juga mengatakan Israel akan mengevakuasi semua warga sipil dari kota itu ke bagian spesifik di dalam Gaza sebelum serangan dimulai. Evakuasi yang akan diawasi Israel untuk memastikan tidak ada pasukan Hamas atau sandera bersembunyi di antara sipil.
Surat kabar Lebanon itu mengatakan pejabat Mesir khawatir operasi ini akan memperluas eskalasi ke seluruh kawasan. Pejabat itu mengatakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menolak permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan kontak langsung.
Sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 76 warga Palestina tewas dalam serangan Israel 24 jam terakhir. Total korban jiwa dalam invasi Israel ke kantong pemukiman itu menjadi 32.490 orang.
Selain itu 102 orang terluka dalam serangan-serangan Israel. Sehingga total korban luka dalam serangan yang berlangsung selama enam bulan menjadi 74.889 orang.
Mantan ketua Hamas Khaled Meshaal mengatakan Hamas tidak akan membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza sampai ada gencatan senjata permanen. Dalam kegiatan perempuan di Yordania Meshaal mengatakan keterlibatan Hamas dalam negosiasi tidak kalah "sengitnya" dengan pertempuran di lapangan.
Namun ia menegaskan Hamas bersikeras dengan tuntutannya seperti gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, pemulangan pengungsi dan penyediaan bantuan dan tempat tinggal sementara yang dibutuhkan di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika