REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, di internal Fraksi PDIP, tidak ada arahan khusus kepada seluruh anggota untuk membahas rencana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Enggak ada instruksi. Enggak ada," kata Puan singkat kepada wartawan di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Baca: Dari 10 Caleg Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim I, Enam Orang Perempuan
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan yang belakangan ini menyeruak mengenai kejelasan hak angket dugaan kecurangan pemilu yang belakangan mencuat. Hingga saat ini, hak konstitusional DPR baru sebatas wacana.
Hak angket mulanya diinisiasi oleh capres yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo. Rencana bergulirnya hak angket itu disambut partai Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, dan PKS) pengusung paslon nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).
Hak angket tersebut dinilai sebagai langkah untuk melakukan penyelidikan oleh legislator mengenai dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam Pemili 2024. Hal itu menjurus pada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran yang dianggap mendapat dukungan atau cawe-cawe dari bapak Gibran yakni Presiden RI Joko Widodo.
Baca: SBY dan Prabowo, Penghuni Paviliun 5A Akmil yang Jadi Presiden
Wacana hak angket itu sempat menghangat. Namun, partai Koalisi Perubahan mengaku menunggu langkah nyata dari PDIP selaku inisiator. Walhasil, kondisi saling tunggu itu tak membuahkan hasil. Lantas, usai pasangan Prabowo-Gibran sendiri resmi diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024), Koalisi Perubahan tampak goyah.
Partai Nasdem di malam pengumuman pemenang Pilpres langsung menyampaikan menerima hasil Pilpres, bahkan ketua umumnya, Surya Paloh, mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran. Ditambah dua hari setelahnya, atau pada Jumat (22/3/2024), Prabowo menyambangi kantor DPP Partai Nasdem bertemu dengan Surya Paloh dalam suasana yang hangat dan akrab.
Soal langkah mengajak berkoalisi, Prabowo sendiri mengakui pihaknya kerapkali mengajak atau menawari Surya Paloh untuk 'bersatu'. Sementara itu, PKB dan PKS saat dikonfirmasi pada hari pertemuan Surya Paloh dan Prabowo mengaku enggan berkomentar.
Baca: Prabowo Ditelepon Perdana Menteri Jepang dan Diberi Surat Presiden China
Meski tak gamblang Partai Nasdsm memilih langkah berkoalisi, dinamika politik tersebut menunjukkan surutnya Koalisi Perubahan untuk menggulirkan hak angket. Dan ditambah pernyataan Puan pada hari ini yang mengaku tidak mendapat instruksi dari fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Ikuti Whatsapp Channel Republika