REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan pendampingan pengurusan sertifikat halal bagi 1.000 pelaku UMKM di Sumatra Barat sebagai upaya meningkatkan daya saing.
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius di Padang, kemarin, menyebutkan, pendampingan yang diberikan merupakan rangkaian kegiatan Roadshow #KitaHalalin2024 di Sumbar. "Penyelenggaraan di Sumbar ini merupakan yang ketiga dari total 15 lokasi penyelenggaraan di seluruh Indonesia," ujar Yulius.
Ia mengatakan sertifikasi halal saat ini telah menjadi standar dunia. Hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pelaku usaha di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya Muslim.
"Penduduk Indonesia sebagian besar Muslim, karena itu kita tidak boleh sampai kalah dari negara lain terkait sertifikasi halal dan pengembangan produk-produk UMKM," kata dia.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy sepakat sertifikasi halal telah menjadi standar global yang harus dipenuhi seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM di Sumbar. Pemprov Sumbar berterima kasih kepada Kemenkop UKM yang telah memfasilitasi lagi sertifikasi halal bagi 1.000 pelaku UMKM di sana.
"Tentu kita masih membutuhkan lebih banyak pendampingan dan pembinaan. Sebab, saat ini Sumbar bersama NTB adalah dua destinasi utama wisata halal di Indonesia," kata Audy.
Menurutnya sertifikasi dan label halal telah menjadi standar global dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Bahkan, di negara mayoritas non Muslim sekali pun, aspek halal telah menjadi sebuah kelebihan, terlebih lagi di Indonesia yang dominan Muslim. Sebab, halal bukan lagi sekadar makanan, akan tetapi juga soal tampilan, kemasan, dan kebersihan produk.
Kata Audy, pendampingan sertifikasi halal ini jelas sangat sejalan dengan visi-misi Pemprov Sumbar yaitu mencetak 100 ribu entrepreneur dan womenpreneur. Ia tidak bosan mengatakan, Sumbar terus membutuhkan bantuan yang lebih banyak, terutama sekali dalam hal pembinaan.
"Sehingga, pelaku UMKM kita terus meningkat kemampuannya dalam hal kualitas produk," kata Audy.
