REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison menyampaikan, relasi yang kuat antara dukungan Presiden RI Joko Widodo dan kebijakannya, yaitu bantuan sosial (bansos) berkorelasi terhadap peningkatan suara paslon 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, faktor dukungan Jokowi dan pemberian bansos kepada masyarakat mampu meningkatkan puluhan juta suara bagi Prabowo-Gibran.
"Diestimasi ada tambahan sekitar 26 juta suara untuk paslon 02," kata Vid kala menjadi saksi ahli pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin) saat menyampaikan kesaksiannya di dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Vid mengungkapkan, berdasarkan catatannya, total suara Prabowo-Gibran berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 96.214.691. Estimasi penambahan suara karena dukungan Jokowi dan bansos perinciannya 26.615.945, sedangkan estimasi penambahan suara tanpa dukungan Jokowi dan bansos sebanyak 69.598.746.
"Persentase estimasi perolehan suara Prabowo tanpa dukungan Jokowi dan bansos adalah 42,38 persen. Angka itu dekat dengan angka elektabilitas Prabowo-Gibran menurut survei Charta Politika 4-11 Januari sebesar 42,20 persen," tutur Vid.
Menurut Vid, dari penelitiannya memang ada estimasi tambahan suara terkait penyaluran bansos, kemiskinan, dan perolehan suara pejawat (incumbent) atau kandidat yang didukung oleh pejawat. "Kesimpulannya, ada bukti statistik yang kuat dan konsisten untuk menunjukkan hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara," kata Vid.
Baca: SBY dan Prabowo, Penghuni Paviliun 5A Akmil yang Jadi Presiden
Dia mengatakan, kebijakan pemerintah yang ditargetkan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti bansos akan meningkatkan persentase perolehan suara pejawat atau kandidat yang didukung pejawat. Sebagai ilustrasi di provinsi dengan tingkat kemiskinan 10 persen, ada peningkatan margin antara kandidat pejawat atau yang didukung pejawat yang menang dengan total kandidat sebesar 6,26 persen sampai 9 persen.
Margin tersebut belum memperhitungkan dampak bansos adhoc, seperti BLT mitigasi risiko pangan, dan bantuan pangan beras. Semakin banyak penyaluran bansos maka calon tertentu bisa bertambah suaranya.
"Saya menggunakan data hasil pilpres dari 2004-2024 dan melihat apa yang menentukan perolehan suara. Kesimpulannya petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapat suara yang lebih tinggi dan persentase suara pemenang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan lebih tinggi," jelas Vid.
Dia juga menyampaikan, sudah ada jurnal internasional yang menyatakan ada hubungan positif antara jumlah bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah terhadap perolehan suara kandidat yang didukungnya. Selain itu, berdasarkan survei LSI, Vid menyebut, sekitar 69 persen penerima bansos pada Pemilu 2024 memilih Prabowo-Gibran.
Vid melanjutkan, mengenai dampak positif perolehan suara Prabowo-Gibran atas kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di suatu daerah menang ada korelasinya. Dia mencatat, Presiden Jokowi periode 22 Oktober 2023-1 Februari 2024 melakukan kunjungan ke 30 kabupaten/kota dengan memberikan 44 bantuan.
Sebanyak 50 persen dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar Rp 347 miliar. Menariknya, justru jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi paslon Prabowo-Gibran hanya sembilan kabupaten/kota.
"Pertanyaannya, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 persen, maksimum 66,3 persen. Intinya, kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo di 2024," ujar Vid.
Menurut catatannya pula, ada bukti bahwa kunjungan Prabowo menurunkan perolehan suara paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun kunjungan Prabowo tidak berdampak pada penurunan suara paslon 01 Anies-Muhaimin.
Sidang PHPU pada Senin (1/4/2024) merupakan sidang ketiga dalam gugatan sengketa Pemilu 2024 yang dilayangkan Tim Amin. Agenda pada sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon Anies-Muhaimin.
Tim Amin menghadirkan tujuh ahli dan 11 saksi dalam sidang tersebut. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, hadir pula tujuh hakim konstitusi lainnya tanpa Anwar Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika