Senin 01 Apr 2024 19:08 WIB

UU Daerah Khusus Jakarta Telah Disahkan, Ini Tanggapan Pj Gubernur Heru

Dengan sahnya UU DKJ, status Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera hilang.

Rep: Bayu Adji P/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Suasana pembangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan infrastruktur fisik di IKN Nusantara telah mencapai 60,3 persen.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Suasana pembangunan Istana Negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan infrastruktur fisik di IKN Nusantara telah mencapai 60,3 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang pada Kamis (28/3/2024). Dengan sahnya UU DKJ, status Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera hilang.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi dengan santai tentang UU DKJ yang telah disahkan oleh DPR. Menurut dia, pengesahan UU DKJ harus disyukuri dan disetujui. 

Baca Juga

"Ya enggak apa. Apa yang ada ya disyukuri, disetujui," kata Heru saat diminta tanggapan ihwal pengesahan UU DKJ, Senin (1/4/2024).

Meski UU DKJ telah disahkan, status Jakarta sebagai ibu kota negara masih akan berlaku. Pindahnya status ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan menunggu peraturan presiden (perpres) dan keputusan presiden (kepres).