REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembangunan kereta cepat Trans Borneo, yang disampaikan perusahaan asal Brunei ternyata belum disampaikan secara resmi kepada pihak Malaysia. Pemerintah Sarawak mengaku belum diberi tahu mengenai proposal proyek jalur kereta yang akan menghubungkan Brunei, Malaysia, dan Indonesia ini.
Perdana Menteri Sarawak, Abang Johari Openg mengatakan, ia hanya membaca proposal kereta api Trans-Borneo dari pemberitaan media baru-baru ini, dan pemerintah negara bagian belum dihubungi oleh pihak yang mendukung proyek tersebut.
“Mungkin usulan pihak swasta yang tidak melibatkan pemerintah. Kalau kita mau membangun jalur kereta api Kalimantan-Borneo, harus ada kesepakatan antara Malaysia, Indonesia, dan Brunei,” ujar Johari diberitakan Free Malaysia Today, Selasa (2/4/2024).
Johari mengatakan, unit perencanaan perekonomian masih mempelajari kelayakan jaringan kereta api yang menghubungkan Sarawak dengan wilayah lain di Kalimantan.
“Mereka akan melakukan diskusi antarpemerintah dengan Indonesia dan Brunei untuk menemukan konsensus dalam pengembangan jalur kereta Trans-Borneo,” katanya.
Rencana pembangunan kereta cepat ini juga ditanggapi Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke, yang menyebut rencana ini masih dalam tahap proposal dan belum ditawarkan kepada perusahaan mana pun. Dia mengatakan, tender untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut baru akan dibuka pada Mei mendatang.
“Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub Malaysia) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," ujarnya.
Ia memperkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan dan baru diketahui apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya.
Untuk itu, ia berpesan kepada semua pihak untuk berhati-hati terhadap pengumuman perusahaan swasta mengenai proyek-proyek besar, seraya menambahkan bahwa mega proyek apa pun hanya dianggap sah jika diumumkan oleh pemerintah.
“Kalau mereka (perusahaan swasta asal Brunei) menyatakan ingin membangun jalur kereta api di Sabah dan Sarawak, tentu memerlukan persetujuan dari pemerintah Malaysia serta pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak. Sejauh ini belum ada persetujuan seperti itu, dan kami belum pernah bernegosiasi dengan perusahaan ini," ujar Loke.
“Jadi, saya berpesan agar pernyataan atau pemberitaan seperti ini harus diverifikasi terlebih dahulu karena ini membingungkan masyarakat,” katanya.
Brunergy Utama Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang berbasis di Brunei, mengumumkan akan membangun proyek kereta cepat yang menghubungkan wilayah Kalimantan, Sarawak, Sabah dan Brunei. Kereta cepat ini dirancang untuk memperpendek jarak perjalanan antara Kalimantan, Sarawak, Sabah, dan Brunei dan dibangun dalam dua tahap dengan rute sepanjang 1.600 kilometer dengan kereta api yang mampu mencapai kecepatan hingga 350 km per jam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika