REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vietnam dan Thailand pernah mencibir langkah Indonesia ketika merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad tim nasional sepak bolanya.
Tapi kini terungkap negara-negara itu ternyata juga menginginkan pemain naturalisasi, terlebih setelah melihat formula ini efektif mendongkrak kualitas Timnas Indonesia.
Vietnam dan Thailand kemudian mengaku terbentur aturan hukum nasionalnya yang tak bisa bebas mewujudkan program naturalisasi.
Ironisnya, sejumlah kalangan di Thailand, termasuk pemerhati olahraga di negeri itu, sudah mempertimbangkan hal yang kini dilakukan Indonesia itu saat mereka gagal melaju ke babak berikutnya selama kualifikasi Piala Dunia 2022.
Kini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand kemungkinan bernasib sama seperti 2 tahun sebelumnya, terlempar dari persaingan sampai hanya babak kedua kualifikasi Piala Dunia.
Itu karena mereka harus bersaing keras dengan China yang skuadnya juga diperkuat pemain naturalisasi, untuk menjadi pendamping Korea Selatan yang kemungkinan besar menjadi juara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Jika melihat berbagai laporan media Thailand 2 tahun lalu, negara itu sudah ingin merekrut pemain naturalisasi jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi terbentur rezim kewarganegaraan yang rumit yang mereka anut.
Contoh kerumitan itu terjadi pada Azuki Iwatani beberapa tahun lalu. Karateka putri ini besar dan lahir di Thailand, tapi dia memiliki orang tua berkewarganegaraan Jepang.
Sekalipun pemangku kebijakan olahraga di Thailand sangat ingin mengubah status kewarganegaraan Iwatani menjadi warga Thailand, karateka putri ini ditolak menjadi warga negara Thailand.
Undang-undang di negara itu menerapkan syarat ketat dan proses yang panjang sebelum seseorang bisa dinaturalisasi sehingga banyak yang urung berganti menjadi warga negara Thailand.
Situasi sama sulit dan pelik dihadapi oleh para pemangku kepentingan dan pengelola olahraga di Vietnam, yang juga memiliki rezim kewarganegaraan yang rumit dan kaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika