REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menjelaskan masuknya revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sudah masuk di program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Ia menjelaskan, revisi UU MD3 memang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas sejak 2019. Sehingga, ia memastikan bahwa masuknya RUU tersebut tak ada kaitannya dengan isu perebutan kursi Ketua DPR antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Fraksi Partai Golkar.

"Jadi RUU MD3 masuk prioritas itu sejak 2019, setiap tahun selalu muncul di RUU Prioritas, nggak ada kaitannya dengan yang sekarang yang lagi rame-rame. Kan harusnya ditanya kenapa 47 RUU itu masuk prioritas, tidak hanya UU MD3, jawabannya sama karena usulan anggota," ujar Baidowi kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

RUU bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas selama terdapat naskah akademik dan surat pengantar pengusulan. Masuknya RUU dalam Prolegnas Prioritas juga memperhatikan dinamika sosial politik masyarakat yang ada di Indonesia.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Namun, bukan berarti RUU yang masuk sebagai prioritas pasti akan dibahas oleh DPR.

"Banyak juga yang diusulkan, tidak dimulai pembahasan. Tidak dikatakan mandek karena apa ya karena belum pernah dilakukan mulainya pembahasan, belum pernah dilakukan, baru hanya masuk daftar RUU Prolegnas Prioritas," ujar Baidowi.

Diketahui, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) rupanya sudah masuk di program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas. Dalam situs resmi DPR, usulan revisi tersebut masuk pada hari ini, 3 April 2024.

Dalam situs resmi DPR, revisi UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas nomor 15. Revisi tersebut diketahui kembali berhembus dalam kaitannya perebutan kursi Ketua DPR antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Fraksi Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika