REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan divonis hukuman enam tahun penjara dalam perkara suap pengurusan perkara di MA. Perbuatan Hasbi Hasan dinilai merusak citra MA.

Majelis hakim mengungkapkan beberapa hal keadaan yang memberatkan bagi Hasbi Hasan dalam perkara ini. Pertama, perbuatan Hasbi Hasan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Kedua, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap MA Republik Indonesia," kata hakim ketua Tony Irfan dalam sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/4/2024).

Ketiga, Hasbi Hasan dipandang berniat meraup keuntungan lewat perbuatan yang melanggar hukum. "Terdakwa sebagai orang yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana," ujar Tony. 

Di sisi lain, majelis hakim memaparkan tiga keadaan yang meringankan bagi Hasbi Hasan. Majelis hakim menyinggung Hasbi selaku penanggungjawab keluarganya. 

"Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, terdakwa bersikap sopan di persidangan," ucap Tony. 

Diketahui, putusan tersebut diketok Majelis Hakim dalam sidang pada hari ini. Majelis hakim memutuskan Hasbi Hasan terbukti bersalah di kasus suap penanganan perkara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut," kata Tony Irfan.

Atas dasar itulah, Hasbi Hasan dipandang Majelis hakim layak diganjar sanksi pidana berupa pemenjaraan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh krn itu dengan pidana penjara selama enam tahun," ujar Tony. 

Selain hukuman penjara, Hasbi Hasan diputuskan wajib membayar denda sebesar Rp 1 miliar. "Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap Tony. 

Berikutnya, Hasbi Hasan juga disanksi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3.880.844.000.400. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun," ucap Tony. 

Atas perbuatannya, Hasbi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Semula, Hasbi Hasan dituntut hukuman penjara selama 13 tahun dan 8 bulan. Hasbi Hasan diyakini Jaksa KPK bersalah dalam kasus suap penanganan perkara di MA. 

JPU KPK juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3.880.000.000 kepada Hasbi Hasan. 

Terdakwa lain sekaligus eks komisaris Independen WIKA Beton, Dadan Tri Yudianto sudah divonis penjara lima tahun, denda 1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 7.950.000.000 dalam kasus ini.

Vonis terhadap Dadan ini jauh dari tuntutan yang diajukan Jaksa KPK berupa hukuman penjara selama 11 tahun 5 bulan. Kasus ini berawal dari pengurusan perkara KSP Intidana di MA.

Ikuti Whatsapp Channel Republika