REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Terbuka (UT) menegaskan tidak akan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) meski saat ini berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

"UT sebagai pelopor perguruan tinggi jarak jauh berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua pihak. Kami berorientasi pada mandat tersebut dan tidak boleh menerapkan biaya UKT yang mahal bagi mahasiswa, " ujar Rektor UT, Prof Ojat Darojat, dalam diskusi terpumpun di Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Dia menjelaskan setelah menjadi PTNBH melalui Peraturan Pemerintah No 39/2022, UT memiliki otonomi yang lebih luas, baik dalam pengelolaan bidang akademis maupun non akademis termasuk dalam hal keuangan.

Melalui otonomi tersebut, UT memiliki kemandirian dalam pengelolaan dan operasional perguruan tinggi. UT juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas Tri Dharma perguruan tinggi serta mempercepat inovasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

"Saat ini, UKT yang kita berlakukan paling mahal hanya sekitar Rp3 juta-an untuk sarjana atau diploma. Bahkan bisa per SKS sekitar Rp35.000. Jauh di bawah perguruan tinggi lain, " jelas dia.

Saat ini, sebanyak 90 persen skema pendanaan UT berasal dari UKT mahasiswa. Meski demikian jika jumlah mahasiswa bertambah maka akan menekan biaya tetap dan variabel. Sehingga biaya akan terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum UT, Ali Muktiyanto, mengatakan UT perlu melakukan transformasi organisasi dari mekanistis menjadi organik.

UT juga diminta untuk dapat mengelola dosen dengan cara berbeda agar dikenal di luar dan yang luar tertarik masuk ke UT. Selain itu, UT didorong untuk menciptakan model bisnis baru dari produk akademik yang sudah ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika