REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Itu sebagai upaya memperkuat aksi iklim.
Koalisi tersebut bertujuan memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik dalam mengintegrasikan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal. Indonesia percaya Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA) dapat berfungsi sebagai forum yang sangat baik.
"Forum untuk membangun kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik tentang bagaimana memasukkan aksi iklim ke dalam kebijakan makroekonomi dan fiskal dalam peran Koalisi Menteri Keuangan," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resmi, Kamis (4/4/2024).
Ia menambahkan, forum tersebut pun sebagai wadah berkolaborasi dalam strategi guna mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Sebagai bagian dari inisiatif ini, pada 2023 Indonesia telah menghasilkan panduan 'Memperkuat Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Aksi Iklim' hasil kolaborasi besar antara berbagai pemangku kepentingan.
Panduan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana Kementerian Keuangan dapat memasukkan aksi iklim ke dalam strategi ekonomi, kebijakan fiskal, dan pengelolaan anggaran. Dijelaskan pula ada tiga workstream lintas yang difokuskan pada alam, adaptasi, dan transisi hijau juga telah dibentuk oleh CFMCA.
Workstream ini bertujuan memfasilitasi diskusi, pembangunan kapasitas, dan pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan aksi iklim. CFMCA di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah menghubungkan 92 negara anggota dengan 26 mitra institusional, termasuk Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dan lainnya, guna membantu membangun kebijakan yang mendukung aksi iklim.
Dikatakan, Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam CFMCA, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi iklim melalui sejumlah reformasi struktural yang dilakukan. Dari reformasi kelembagaan pasca Krisis Keuangan Asia 1998 hingga langkah-langkah yang diambil pasca Krisis Keuangan Global 2009, Indonesia telah bergerak maju dalam memperkuat sektor keuangan dan menerapkan aturan yang disiplin dan konsisten dalam kebijakan fiskalnya.
Berbagai tantangan yang dihadapi telah dilihat sebagai kesempatan dalam mempercepat reformasi. Indonesia bertekad mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan teknologi hijau, serta memperkuat kebijakan yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika