REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, mengatakan terbongkarnya kasus korupsi PT Timah justru berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Selama ini, PT Timah bak 'pesakitan' meski tercatat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbesar.
"Pada 2019, ekspor timah terbesar itu dari PT Timah, (ekspor) dari swasta kecil. Sekarang (ekspor) swasta justru paling banyak," ujar Arya di Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Arya mengatakan 80 persen ekspor Indonesia sebelumnya berasal dari PT Timah tetapi saat ini tidak lebih dari 50 persen. Arya menyebut hal ini sebuah anomali lantaran PT Timah merupakan pemegang IUP terbesar.
"IUP terbesar itu PT Timah, tapi volume produksinya swasta jauh lebih besar, lucu saja," ucap Arya.
Arya menyebut langkah Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar kasus korupsi PT Timah sudah tepat. Arya menyebut praktik korupsi ini membuat kinerja PT Timah merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir.
"Ada dua kasus, pertama, PT Timah dahulu memberikan ruang bagi masyarakat mengambil sisa-sia hasil penambangan di situ, ternyata yang terjadi, yang belum ditambang pun diambil," kata Arya menegaskan.
Kasus kedua, lanjut Arya, terkait kerja sama smelter dengan swasta untuk utilisasi lebih besar. Namun, Arya katakan, justru banyak timah ilegal yang masuk ke dalam smelter-smelter tersebut.
"Itu yang buat PT Timah menurun, lokasi IUP-nya diambilin, produksi PT Timah turun terus. Hebatnya, yang ilegal dijual lagi ke PT Timah dengan harga pasar, lucu saja," lanjut Arya.
Arya menyampaikan Kementerian BUMN langsung bergerak cepat dengan mencopot sejumlah direksi PT Timah. Pengungkapan kasus dan perbaikan di ranah manajamen, ucapnya, membawa dampak positif bagi kinerja perusahaan.
"Setelah kejadian ini kan setop semua yang ilegal, PT Timah naik sekarang produksinya karena akhirnya penambangan ilegal yang terjadi bertahun-tahun bisa berhenti," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika