REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah ajang Bangga Buatan Indonesia (BBI) tingkat nasional pada Desember 2024.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menilai, NTB telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan sektor industri kreatif dan manufaktur.
"Keputusan ini juga didasarkan pada pencapaian yang signifikan yang telah dicapai oleh NTB dalam memajukan industri lokal, termasuk kerajinan tradisional, pertanian, dan pariwisata dan lain sebagainya," ujar Reni melalui siaran pers di Mataram, Senin (8/4/2024).
Penjabat Sekda NTB Ibnu Salim menyambut baik keputusan ini dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan acara tersebut. Pemprov NTB sangat bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada NTB untuk menjadi tuan rumah kegiatan tahunan BBI.
"Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa acara ini menjadi sukses besar dan memperkuat citra NTB sebagai pusat inovasi dan kreativitas," kata Ibnu Salim.
Kegiatan BBI dicanangkan bertepatan dengan HUT NTB. BBI ini telah menjadi platform yang penting untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia serta memperkuat kemitraan antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat.
Dengan dipilihnya NTB sebagai tempat kegiatan, diharapkan akan membuka peluang baru bagi pengembangan industri kreatif dan manufaktur di daerah, serta meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik maupun internasional.
Adapun yang menjadi sasaran Gernas BBI secara nasional berjumlah 30 juta UMKM (onboarding) pada 2024, termasuk jumlah itu bagian dari NTB. Sehingga pelaksanaan BBI nantinya akan melibatkan seluruh IKM/UMKM se NTB yang kemudian akan di pilih sebanyak 30 IKM terbaik yang akan membuka standar bayar pada saat acara berlangsung.
Kemudian skema pelaksanaan mulai dari pendampingan, kurasi IKM yang akan masuk onborading, promosi, pameran offline, showcasing, seremoni hingga monitoring. Dari segala proses itu akan disinergikan dengan semua pihak baik di pusat maupun di daerah, khususnya dengan Dekranasda NTB.