REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Negara sangat berperan dalam perkembangan teknologi digital. Salah satunya, menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian. Saat ini, penggunaan teknologi digital dengan mudah bisa ditemukan di setiap aspek kehidupan manusia. Tidak hanya oleh individu, penggunaan teknologi digital juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Direktur Eksekutif Center for Security and Foreign Affairs (CESFAS) Dary Mulyaman yang juga Dosen Ilmu Hubungan Internasional, di Indonesia perkembangan teknologi digital sendiri sudah cukup masif. Salah satunya, dapat dilihat dari munculnya banyak perusahaan di bidang infrastruktur berbasis teknologi yang menyediakan layanan sistem informasi terintegrasi secara digital.
"Dari sini dapat kita amati bahwa teknologi digital telah menjadi pilar penting dalam kemajuan suatu bangsa di era globalisasi," ujar Dary dalam keterangan resminya, Sabtu (13/4/2024).
Menurutnya, negara yang mampu mengembangkan teknologi digital secara mandiri dan memanfaatkannya secara optimal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam konteks ini, peran negara sangat penting dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan.
Dary menilai, salah satu peran utama negara dalam mengembangkan teknologi digital adalah menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi dan penelitian. Negara dapat memberikan insentif, subsidi, atau dana penelitian bagi institusi pendidikan, lembaga riset, dan industri untuk mendorong penemuan-penemuan baru dan pengembangan teknologi yang inovatif.
"Dengan adanya kebijakan yang mendukung, para peneliti dan inovator akan merasa didorong untuk terus mengembangkan ide-ide brilian mereka," katanya.
Peran negara yang baik, kata dia, idealnya akan berbanding lurus dengan kemajuan teknologi digital yang mumpuni. Negara, berpengaruh besar karena dia pemegang anggaran yang bisa dialokasikan untuk peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) untuk meningkatkan level atau jenis teknologi yang digunakan, karena ada banyak instrumen negara untuk hal ini, yang sudah dileburkan ke dalam BRIN, (dulu ada LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, dst).
"Kendati demikian, di iklim ekonomi terbuka seperti sekarang, sejak era reformasi, sebenarnya tidak harus negara, pihak swasta juga bisa dalam berperan aktif untuk pengembangan litbang teknologi. Contoh misalnya Gojek sebagai platform on demand, Shopee sebagai platform e-commerce, dan Radika Karya Utama serta Integra Indonesia sebagai platform infrastruktur teknologi,” papar Dary.
Menurutnya, selain menciptakan kebijakan yang mendukung, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur seperti jaringan internet yang cepat dan luas, aksesibilitas terhadap perangkat teknologi, dan penyediaan layanan publik berbasis teknologi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi.
Negara, perlu berinvestasi dan bahkan bekerja sama dengan pihak lokal dan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur ini agar tidak tertinggal dalam persaingan global. “Contoh negara yang telah sukses menggabungkan kolaborasi swasta dan negaranya adalah seperti Samsung yang bisa sukses dan bahkan berhadapan langsung dengan raksasa teknologi Apple dari Amerika Serikat, dan dapat bersaing secara ketat karena kolaborasi swasta dan negara yang solid,” kata Dary.
Selanjutnya, peran negara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan startup dan industri teknologi sangatlah vital. Negara dapat memberikan berbagai fasilitas seperti ruang kantor bersubsidi, akses mudah terhadap modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi para pengusaha muda atau startup.
"Dengan adanya dukungan ini, para pelaku industri teknologi dapat berkembang dengan lebih cepat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara," katanya.
Tidak hanya itu, kata Dary negara juga memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab.
"Selain itu, negara juga perlu memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan cyber bagi warganya agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi yang merugikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika