Menko PMK: ASN tak Punya Kepentingan Mendesak, Silakan Manfaatkan WFH

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bilal Ramadhan

Rabu 17 Apr 2024 06:50 WIB

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menko PMK minta ASN yang tak punya kepentingan mendesak bisa manfaatkan WFH. Foto: Republika/Tahta Aidilla Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menko PMK minta ASN yang tak punya kepentingan mendesak bisa manfaatkan WFH.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghimbau para aparatur sipil negara (ASN) untuk memanfaatkan kebijakan work from home (WFH) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, terutama bagi ASN yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk kembali bekerja. Hal itu dinilai akan turut membantu mereduksi intensitas kendaraan yang melintasi jalur tol.

“ASN yang tidak punya kepentingan mendesak untuk kembali kerja, silakan memanfaatkan kebijakan work from home. Kalau ada ASN mengambil keputusan itu, itu berarti membantu kami, membantu meringankan beban kami, sehingga kemungkinan puncak arus balik malam nanti bisa kita reduksi, untuk kita ratakan untuk dua tiga hari ke depan,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (16/4/2024).

Baca Juga

Hal itu dia sampaikan ketika melakukan evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik. Dia mengatakan, meski terjadi beberapa insiden di sejumlah titik ruas tol, secara umum penanganan arus mudik dan arus balik tahun 2024 mengalami capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Secara umum capaian-capaiannya sudah sangat baik dari tahun 2023, ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, capaian penanganan mudik tersebut diindikasi dari beberapa hal. Di antaranya rata-rata angka kecelakaan yang menurun, angka korban meninggal, hingga penurunan jumlah santunan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

“Dibanding tahun lalu, rata-rata angka kecelakaan, angka meninggal, dan jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan,” jelas Muhadjir.

Selain itu, dia juga menginformasikan kepada pemudik bahwa ruas Tol Bocimi telah dapat digunakan untuk arus balik dengan satu lajur pasca terjadi tanah longsor di KM 64. Sementara, ruas Tol Japek II Selatan juga dapat digunakan oleh pemudik selama 24 jam dengan penerangan jalan yang sudah memadai.

“Ruas tol Bocimi bisa digunakan satu jalur dan kemudian jalur Japek II Selatan yang semula hanya bisa digunakan untuk siang hari sekarang bisa 24 jam, sehingga nanti kalau ada kemacetan, bisa dijadikan pintu keluar salah satu alternatif,” ujar dia.

Turut hadir dalam evaluasi penanganan arus mudik dan arus balik tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta perwakilan dari jajaran kementerian dan lembaga terkait.

Terpopuler