REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ratusan calon pendaki Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak memiliki tiket diminta untuk turun kembali atau tidak melanjutkan pendakian. Setidaknya ada 135 calon pendaki yang diminta untuk tidak meneruskan pendakian.
"Ada 135 calon pendaki Gunung Rinjani yang tidak memiliki tiket eRinjani tidak bisa melakukan pendakian sejak mulai dibuka awal April 2024," kata Kepala Balai TNGR Nusa Tenggara Barat, Dedy Asriadi dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Rabu (17/4/2024).
Ia mengatakan pada tanggal 12 April 2024 sebanyak 32 pendaki asal Lombok Timur ditemukan tidak memiliki tiket. Kemudian pada tanggal 14 April 2023 dikonfirmasi petugas Pos 2 Sembalun ada calon pendaki sebanyak 148 orang.
"Dari 148 orang hanya 43 orang yang memiliki tiket eRinjani dan sisanya sebanyak 103 orang tidak memiliki tiket eRinjani," katanya.
Ia mengatakan petugas Taman Nasional Gunung Rinjani yang berjaga saat di Pos 2 Sembalun langsung memberikan arahan dan pemahaman kepada calon pendaki bahwa untuk melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, calon pendaki harus memiliki tiket pendakian yang diperoleh melalui aplikasi eRinjani.
"Petugas TNGR saat itu juga mengimbau calon pendaki yang tidak memiliki tiket eRinjani untuk tidak melanjutkan pendakian dan mengarahkan mereka untuk turun keluar dari Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani," katanya.
Ia berharap para pencinta alam Gunung Rinjani untuk menjadi pendaki cerdas dengan mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilengkapi saat akan melakukan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani.
"Pastikan kita sudah memegang tiket yang sah terdaftar di aplikasi eRinjani," katanya.
Pihaknya juga berharap para pendaki untuk melakukan ceck in dan ceck out di pintu pendakian agar terdata oleh petugas. Dan bagi para pendaki yang sudah melakukan proses check-out di pintu pendakian, agar memastikan status di akun aplikasi eRinjani terbaca "Check-Out".
"Sehingga akun pendaki tidak "Under Blacklist"," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika