REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo meminta Pemerintah Provinsi DKI fokus melakukan pendekatan komprehensif bagi para perantau atau pendatang baru di Jakarta untuk bisa tertib administrasi kependudukannya.
"Penanganan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI saat ini adalah melakukan imbauan dan tindakan administratif saja," kata Rio saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Rio menuturkan pendekatan ini sebagai salah satu langkah untuk mampu mengatasi permasalahan kedatangan warga perantau yang dikhawatirkan membludak pasca Lebaran.
Tentunya diharapkan pendekatan ini telah dilakukan sejak jauh hari sebagai antisipasi kedatangan para perantau. Diharapkan pula dengan adanya pendekatan ini mereka memiliki kesadaran untuk taat administrasi maupun lainnya.
"Artinya sejak jauh hari ada tindakan preventif antarpemerintah daerah untuk antisipasi hal ini," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti jika adanya pembatasan bagi para perantau baru untuk datang ke Jakarta maka bisa menyinggung prinsip kemanusiaan. "Itu menyinggung prinsip kemanusiaan dan praktik berbangsa dan bernegara dimana warga memiliki hak dan kewajiban yang sama," ujarnya.
Dengan demikian, dia menilai untuk saat ini pemerintah lebih baik menerapkan pendekatan terintegrasi pada semua bidang, semua lini dan sektor terkait pendatang baru yang masuk ke Jakarta.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menjelaskan tren jumlah pendatang usai Lebaran selama empat tahun terakhir, yakni sebanyak 24.043 pendatang pada 2020, kemudian turun menjadi 20.046 pendatang pada 2021. Lalu, pada 2022, jumlah pendatang sempat meningkat menjadi 27.478 orang dan kembali turun menjadi 25.918 pendatang pada 2023.
Sebelumnya, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memperkirakan jumlah pendatang baru ke Jakarta akan menurun jika dibandingkan dengan 2023. Diprediksi jumlahnya sekitar 10 ribu-15 ribu pendatang.
“Salah satu faktor menurunnya pendatang baru ke DKI Jakarta karena secara umum pembangunan nasional saat ini sudah mulai merata di beberapa daerah, termasuk infrastrukturnya,” kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika