REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian status Kota Lengkap menjadi solusi untuk tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya salah satu keterbatasan dalam penyelesaian status wilayah tersebut, yakni jumlah sumber daya manusia (SDM).
"Selalu ada keterbatasan, tetapi kami punya cara untuk bisa mengoptimalkan SDM internal Kementerian ATR/BPN, termasuk kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat itu juga kami kedepankan," katanya saat ditemui seusai memimpin rapat di Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan, dan Ruang (SPPR) di Jakarta, Rabu.
AHY menyampaikan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian Kota Lengkap yakni dengan cara pelibatan dalam pengukuran, pemasangan patok batas, serta pendataan.
Ia mengatakan selain keterbatasan jumlah SDM yang menjadi masalah dalam Kota Lengkap, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan untuk menyelesaikan status tersebut.
Ia mencontohkan pihaknya menargetkan 9 juta bidang tanah yang harus diselesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2024, namun anggaran yang tersedia hanya mampu mengakomodasi sebanyak 5,8 juta.
"Itu bicara tentang PTSL, belum bicara tentang rencana detail tata ruang, belum lagi pelayanan-pelayanan yang lainnya. Jadi yang jelas selalu menjadi tantangan kami, termasuk kementerian yang lain. Saya yakin demikian adalah terkait dengan sumber daya. Tapi insya Allah semangat kami, komitmen kami tidak berhenti di situ, tidak mengeluh kalau terbatas sumber daya," katanya.
Sebelumnya ia mengatakan pihaknya membagi capaian target 104 Kota Lengkap 2024 menjadi empat tahapan periode.
Periodisasi itu dilaksanakan pada Mei hingga akhir tahun yang rata-rata per tahapan ditargetkan 20 wilayah. Selain itu ia juga optimistis capaian Kota Lengkap pada tahun ini bisa terlaksana secara menyeluruh.
"Dibagi empat tahapan, untuk Mei-Juni ada 20-an sekian kalau tidak salah, kemudian di bulan Juli-Agustus, kemudian September- Oktober, dengan tentunya diselesaikan November-Desember," kata dia.
Kota Lengkap merupakan status yang diberikan kepada wilayah yang seluruh bidang tanahnya terpetakan dan memiliki kelengkapan data secara spasial maupun hukum.
