REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024). Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, keduanya membahas soal investasi energi baru terbarukan (EBT), carbon storage, dan alur logistik di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Hari ini saya temani Menteri PAN RB untuk mendampingi pak Presiden dalam menerima tamu kita Pak Tony Blair. Tadi terjadi diskusi antara pak Jokowi dan Tony Blair yang kemudian dikerucutkan jadi dua hal penting," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Baca: Menhan Prabowo Ditelepon Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Ada Apa?
Bahlil menyampaikan, adanya rencana pembangunan solar panel oleh Uni Emirat Arab (UEA) di kawasan IKN. Investasi tersebut, kata Bahlil, difasilitasi oleh Tony Blair Institute.
"Ini B to B dia akan masuk dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tapi difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Nilai kita belum bicara, kapasitasnya kurang lebih 1,2 giga," kata Bahlil.
Menurut dia, sejauh ini UEA baru menyampaikan minat investasinya. Tanda tangan kontrak untuk investasi di IKN diharapkan bisa dilakukan pada tahun ini. Rencana pembangunan solar panel nantinya juga akan menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
Baca: Kabar Mengejutkan, CEO Apple Tim Cook Sedang Berada di Jakarta
"Belum tahu, ini baru sampaikan minat. Insya Allah lah doakan ya tahun ini. Kita lebih banyak insya Allah," ujar Bahlil.
Terkait carbon storage, menurut Bahlil, telah diputuskan sebanyak 70 persen merupakan produksi dalam negeri. Kebijakan itu diformulasikan agar menjadi sumber baru pendapatan negara dan dapat dikelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia.
Selain itu, pertemuan Jokowi dan Tony Blair ini juga membahas transformasi digital birokrasi Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, program digitalisasi untuk mempercepat capaian negara dan mengefisienkan birokrasi.
"(Tony Blair) beliau meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi," jelas Anas.
Baca: Bertemu Bus Kopassus, Pandawa 87 Lawan Arah Pilih Mundur
Menurut Anas, Tony Blair Institute menilai upaya yang dikerjakan Indonesia cukup menarik, salah satunya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Kemenpan-RB pun didampingi tim Tony Blair Institute bersama-sama mempercepat akselerasi transformasi digital. Mereka juga telah melakukan kunjungan ke Inggris dan Estonia untuk menindaklanjuti upaya ini.
Menurut Anas, tim Tony Blair Institute juga meminta Kemenpan-RB agar segera merilis INA Digital sebagai GovTech Indonesia. Aplikasi itu untuk mengintegrasikan berbagai sistem layanan kementerian.
"Nah sekarang ini begitu banyak aplikasi ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat untuk download satu-satu," kata Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika