REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi nasional cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini pun diperkirakan sekitar 5,1 persen.

"Sedangkan (pertumbuhan ekonomi) global tahun ini diperkirakan 3,2 persen. Jadi Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi global," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Sementara, kata dia, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara emerging market diperkirakan rata-rata 4,2 persen. Airlangga menyebutkan, berbagai lembaga pemeringkat atau rating juga sudah mengeluarkan peringkatnya.

Pada rating Moody, Indonesia stabil di BAA2, lalu Fitch di BBB, berikutnya di rating JCR yang keluar pada 20 Maret di BBB+ atau stabil. "Moody nilai ketahanan ekonomi (nasional) terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dan berbagai instrumen kebijakan kuat di tengah ketidakpastian global, jadi faktor ketidakpastian sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka," jelas dia.

Fitch dan JCR pun menyatakan, inflasi Indonesia terkendali. Kemudian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rendah serta terkendali.

Menko turut menyatakan, pasar saham masih positif sampai hari ini. Di atas pasar modal Indonesia, lanjutnya, kini ada Amerika Serikat (AS).

"Di atas kita AS, karena ekonominya lagi kuat sendiri, pasar modalnya lagi kuat sendiri, tapi mereka masih belum mau menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi sekali lagi higher for longer strategi mereka jadi tentu kita harus jaga kepercayaan investor di dalam negeri terutama agar tidak terjadi capital outflow," tutur dia.

Terkait situasi geopolitik saat ini, Airlangga menegaskan, potensi eskalasi konflik Iran dan Israel belum bisa diketahui. Meski sudah ada beberapa negara Barat yang menyatakan tidak mau terlibat.

Bahkan negara tetangga Israel seperti Yordania, Mesir, maupun Arab Saudi menekankan adanya deeskalasi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga sudah meminta semua pihak menahan diri sekaligus berusaha mengendalikan eskalasi situasi.

"Sebelumnya Iran juga menyatakan masih menunggu statement PBB. Para pemimpin relatif statement-nya sama, menghindari eskalasi dan potensi disrupsi yang kita lihat yang terkait dengan logistik supply chain dan kepentingan di Selat Hormuz," tuturnya.