REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan sosialisasi kegiatan padat karya infrastruktur 2024 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Kegiatan padat karya ini akan melibatkan warga di lokasi sasaran.
“Kegiatan padat karya yang bersumber dari anggaran BKK, yang tahun 2024 itu ada sebanyak 300 lokasi, dengan jumlah dana sebesar Rp 32 miliar,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Bantul Istirul Widilastuti, Jumat (19/4/2024).
Istirul menjelaskan, untuk kegiatan padat karya infrastruktur di 276 lokasi, masing-masing dianggarkan sekitar Rp 100 juta. Adapun di 24 lokasi lain masing-masing dianggarkan sekitar Rp 200 juta.
Saat ini, menurut Istirul, pihaknya sedang menyiapkan sosialisasi kegiatan padat karya kepada kelompok pekerja yang menjadi sasaran program. “Untuk tahapan sosialisasi kepada kelompok kita mulai 22 April. Setelah itu, distribusi bahan material bangunan. Untuk pelaksanaannya kita rencanakan sekitar tanggal 10 Juni hingga awal Juli dan nanti pekerjaan dimulai serentak pada 300 lokasi,” kata dia.
Istirul mengatakan, kegiatan padat karya infrastruktur tersebut, antara lain berupa pembangunan jalan cor blok, pembangunan talud atau bangket, dan saluran drainase.
Untuk kegiatan padat karya dengan anggaran sekitar Rp 100 juta, kata dia, setiap kelompok kerja di masing-masing lokasi direncanakan berjumlah 26 orang, terdiri atas ketua, tukang, dan pekerja. Adapun di lokasi padat karya dengan anggaran sekitar Rp 200 juta, per kelompok direncanakan berjumlah 52 orang.
“Pekerja yang dilibatkan merupakan warga setempat. Jadi, sasaran pekerja pada kegiatan padat karya adalah warga miskin, setengah penganggur, dan pengangguran,” kata Istirul.
Melalui kegiatan padat karya tersebut, Istirul mengatakan, diharapkan dapat memberdayakan masyarakat, meskipun hanya sementara. Selain itu, diharapkan dapat membantu menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan akses perekonomian masyarakat setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika