REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Mahendradatta (Marhaen) menggelar kajian-kajian materi Pancasila bagi perguruan tinggi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Sivitas Akademika Universitas Mahendradatta serta perwakilan guru di The Sukarno Center, Kabupaten Gianyar, Bali pada Jumat (19/4/2024).
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Surahno menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dia menyebut, serangkaian proses Hari Lahir Pancasila dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945.
Baca: Bentrok di Sorong, Dua Eks Ajudan Presiden Jokowi Turun Tangan
Hal itu dilanjutkan proses diskusi panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sampai dihasilkannya rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945. "Peristiwa 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus merupakan peristiwa yang saling terkait," jelasnya Surahno mengutip Keppres Nomor 2024 Tahun 2016 dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Menurut Surahno, nilai-nilai Pancasila mampu menjawab tantangan global yang ada pada masa lalu, maupun hari ini. Hal itulah yang membuat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960, Presiden Ir Sukarno menawarkan Pancasila kepada negara-negara di dunia.
"Pada 30 September 1960, Sukarno menawarkan satu manifesto internasional. Nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan ini selaras dengan isu-isu global," ucap Surahno.
Baca: TNI Ganti Nama KST dan KKB Menjadi Organisasi Papua Merdeka
Mantan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP tersebut sekarang merasa khawatir merujuk temuan sejumlah lembaga survei yang menyatakan ada generasi muda Indonesia yang berpendapat Pancasila bisa diganti. Juga, berkembangnya fenomena paham terorisme, radikalisme dan intoleransi.
Padahal, kata Surahno, generasi muda merupakan aset bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. "Dulu, kami memperoleh penataran P4, tetapi kenapa hilang dan BP7 juga tidak ada lagi. Setelah 2017, dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian tahun 2018 dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ujar Surahno.
Dia menjelaskan, BPIP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyelesaikan penyusunan buku nonteks Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2022, dan buku teks utama (BTU) Pendidikan Pancasila bagi Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2023.
Baca: Kronologi TNI-Polri Habisi Pimpinan KKB Abubakar Kogoya di Mimika
Selain itu, Surahno juga menyampaikan, BPIP telah menyelesaikan penyusunan Arah Kebijakan PIP berkaitan dengan kementerian/lembaga, sejumlah standar materi PIP bagi aparatur negara, Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), juga produk yang digunakan dalam pelaksanaan PIP. BPIP juga telah melaksanakan sejumlah program diklat PIP.
Selain itu, pelaksanaan Paskibraka sejak 2022 berada di bawah BPIP berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 51 Tahun 2022. "BPIP mustahil bisa sendirian melakukan tugasnya untuk membumikan Psancasila. Oleh karena itu, Universitas Mahendradata juga perlu menjadi mitra untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila," kata Surahno.
Dewan Pembina Yayasan Mahendradatta, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh BPIP. Dia berterima kasih kepada BPIP yang telah menerbitkan produk hukum Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar PIP, karena di dalam materi itu telah memuat konten materi Pancasila yang bersumber dari ajaran Bung Karno.
"Peran dari BPIP benar-benar menjadi salah satu yang membantu, dan penting. Kami juga sebagai anggota MPR ikut membantu (dalam pelaksanaan PIP)," ucap anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 ini.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pengkajian Materi PIP Aris Heru Utomo, Rektor Universitas Mahendradatta Ni Ketut Wiranty, Dekan FISIP Universitas Mahendradatta I Wayan Sutrisna, sivitas akademika Universitas Mahendradatta, serta perwakilan guru pendidikan dasar dan menengah di Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika