Ahad 21 Apr 2024 09:28 WIB

China-Indonesia Sepakati Solusi Dua Negara untuk Palestina

China menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas.

Seorang anak duduk di dekat pop art bergambarkan bendera Palestina saat aksi solidaritas untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Jakarta, Jumat (19/4/2024). Aksi yang digagas oleh para seniman yang mengatasnamakan Koalisi Musisi untuk Gaza dan KontraS tersebut untuk memberikan wadah bagi anak muda bersuara dan menuntut agar genosida di Palestina segera dihentikan.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Seorang anak duduk di dekat pop art bergambarkan bendera Palestina saat aksi solidaritas untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, Jakarta, Jumat (19/4/2024). Aksi yang digagas oleh para seniman yang mengatasnamakan Koalisi Musisi untuk Gaza dan KontraS tersebut untuk memberikan wadah bagi anak muda bersuara dan menuntut agar genosida di Palestina segera dihentikan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China dan Indonesia sama-sama menyepakati "solusi dua negara" sebagai jalan keluar untuk konflik Palestina-Israel, kata Kementerian Luar Negeri China, Kamis (18/4/2024). "China menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, lebih dihormati dan lebih efektif untuk menentukan jadwal dan peta jalan bagi solusi dua negara," kata jubir Kemlu China Lin Jian dalam konferensi pers rutin di Beijing, China.

Pernyataan tersebut senada sebelumnya mengemuka saat konferensi pers bersama antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu China Wang Yi di Jakarta pada Kamis mengenai konflik Palestina-Israel. Menlu Wang Yi melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 18-20 April 2024 untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menlu Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Juga

"Ketika kedua menlu bertemu pers setelah pembicaraan, Menlu Wang Yi mengatakan China prihatin dengan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik Palestina-Israel," ujar Lin. "China dan Indonesia sepakat bahwa penting untuk menerapkan sepenuhnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728," katanya, menambahkan.

Resolusi No. 2728 DK PBB berisi tuntutan pemberlakuan gencatan senjata di Palestina, terutama di jalur Gaza. Dalam resolusi tersebut, 14 negara anggota DK PBB menyatakan setuju. Mereka adalah China, Prancis, Rusia, Inggris, Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan Swiss.

Sementara satu anggota sisanya, Amerika Serikat, memilih abstain. "Segera mewujudkan gencatan senjata tanpa syarat dan berkelanjutan serta secara efektif melindungi warga sipil." kata Lin.

"Mekanisme bantuan kemanusiaan harus dibentuk sesegera mungkin untuk memastikan akses yang cepat, aman, tanpa hambatan dan berkelanjutan terhadap pasokan kemanusiaan untuk Gaza," ujarnya. China juga menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan menahan diri, serta mencegah eskalasi atau meluasnya konflik lebih lanjut.

"China mendukung Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan diskusi dan menerima Palestina sebagai negara anggota penuh PBB," ujar sang jubir. Sedangkan mengenai hubungan bilateral China-Indonesia, Lin mengutip Menlu Wang yang menyebut China dan Indonesia adalah tetangga yang bersahabat secara tradisional.

"China mendukung Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, mengapresiasi ketaatan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan satu China, serta bersedia untuk terus secara tegas mendukung kepentingan utama Indonesia," seperti disebutkan dalam pernyataan tertulis Kemenlu China. Pemerintah China juga mendukung perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dan mendirikan bisnis di Indonesia dan bersedia memperluas impor produk-produk Indonesia yang berkualitas tinggi berdasarkan permintaan pasar.

"Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas dan prediktabilitas kebijakan ekspor komoditas serta menciptakan lingkungan yang baik bagi perusahaan-perusahaan," menurut pernyataan itu. Sedangkan mengenai isu regional, China berharap Indonesia dan ASEAN dapat sama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, memajukan tata kelola regional dan global, menjaga ketertiban internasional dan mendorong hubungan multipolar yang setara dan teratur.

"China bersedia untuk terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan secara efektif," demikian bunyi pernyataan Kemlu. "China juga bersedia mempercepat konsultasi mengenai Kode Tata Perilaku di Laut China Selatan serta membangun kerja sama di Laut China Selatan yang saling menguntungkan," kata Kemlu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement