REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memantau proses peleburan nikelore menjadi ferronikel yang dikelola milik PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
JK pada kunjungan itu, Senin (22/4/2024) malam, cukup bangga karena Smelter milik perusahaan Kalla Group sudah mulai berproduksi setelah menjalani proses pembangunan dalam lima tahun terakhir. "Ini dibangun lima tahun terakhir dan hasilnya kita lihat sudah mulai berproduksi," kata JK melalui rilis yang di Makassar, Selasa (23/4/2024).
Selain itu, JK tak bisa menyembunyikan rasa bangganya lantaran PT BMS berhasil membuktikan kemampuan SDM dari pekerja dalam negeri. Bahkan 80 persen itu berasal dari putra daerah Luwu dan sekitarnya. Sedangkan 20 persen berasal dari beberapa daerah termasuk Jawa.
Ia menyatakan hasil produksi dari PT BMS cukup baik dan bersih. Sebab, Smelter tersebut menggunakan pembangkit energi hidro (energy hydro power). Smelter yang terletak di Kecamatan Bua tersebut satu dari dua smelter di Sulawesi Selatan yang menggunakan hydro power.
"Dengan sumber energi dari air tersebut membuat hasil produksinya itu bisa diterima di negara Eropa dan Amerika," ungkap JK.
Rencananya, lanjut JK, PT BMS akan menggelar soft lounching pada Agustus 2024 mendatang. Saat ini, PT BMS telah mempekerjakan 1.500 orang tenaga kerja.
JK juga mengungkapkan, jika PT BMS saat ini telah membangun smleter ke dua. Nantinya, JK juga memastikan jika PT BMS akan kembali membangun smelter ketiga dan keempat dalam dua tahun ke depan. Dengan pengembangan tersebut akan membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia.
JK menyebutkan target produksi pabrik 1 sebesar 33 ribu hingga 36 ribu ton per tahun. Saat ini, pembangunan pabrik 2 untuk nikel sulfat bahan baku pembuatan baterai mobil listrik progresnya sudah 40 persen, diperkirakan mulai operasi secara normal pada akhir 2024.
Sementara itu, setiap smelter yang dibangun membutuhkan paling tidak 1.000 tenaga kerja. JK memastikan seluruh smelter miliknya lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Ia kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari China di bagian konsultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika