REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan tiga hal penting dalam Safari Syawalan yang dilakukan ke Kabupaten Kulon Progo, Senin (22/4/2024). Tiga hal tersebut yakni pembangunan aeropolis, pertumbuhan UMKM, dan bantuan sosial bagi lansia.
Sultan menekankan bahwa tiga penting tersebut merupakan fokus utama yang harus diperhatikan. Dikatakan Sultan, seperti kesepakatan bersama mengenai aeropolis YIA, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan bisa memilih dan memilah investor.
Menurutnya, pemilahan ini penting agar tidak menimbulkan kawasan kumuh pada radius 1.000-1.800 hektar dari YIA yang dapat menimbulkan masalah baru.
“Membangun kerja sama harus memperhatikan bahwa kawasan antara 1.000 sampai 1.800 itu ditata menjadi kawasan-kawasan yang sudah ditentukan peruntukannya. Harus sesuai dengan kesepakatan kita, tidak serta merta menuruti maunya investor saja. Tidak sembarangan, kita mencoba untuk membangun infrastruktur dengan kelengkapannya,” kata Sultan.
Pemda DIY menjalin kerja sama pembangunan aeropolis dengan JICA. Kerja sama ini dilakukan karena DIY belum memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan aeropolis.
Sultan menuturkan bahwa sejauh ini di Indonesia, bandara hanya dikenal sebagai bandara saja. Ketika dilakukan pembangunan, hanya sekedar bandaranya saja, tidak termasuk kawasannya.
“Saya ingin memastikan, tolong Angkasa Pura tidak boleh membangun universitas maupun rumah sakit. Karena rumah sakit sudah ada di Kulon Progo dan universitas bukan bagian dari investasi Angkasa Pura. Hal-hal seperti ini kita harus konsisten, sehingga memberikan ruang-ruang bagi investasi-investasi yang bisa memberikan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat Kulon Progo,” ucap Sultan.
Terkait dengan UMKM, Sultan juga menyebut perlu diberikan perhatian khusus. Baik bagi UMKM yang sedang tumbuh, maupun perlu ditumbuhkan kembali.
Menurutnya, produk-produk UMKM perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar keterjangkauan yang makin luas dan bertaraf internasional. UMKM yang lolos kurasi dan bertaraf internasional, dikatakan akan saling mendukung dengan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo.
Selain itu, UMKM terkurasi yang ditampilkan di YIA dapat menarik wisatawan mancanegara, sehingga memperluas peluang ekspor. YIA di Kulon Progo menurut Sri Sultan, memberikan ruang orang-orang asing untuk masuk, sehingga produk-produk UMKM pun harus semakin baik dan makin memenuhi standar.
Untuk saat ini, potensi lewat Si Bakoel Jogja sudah dikembangkan, khususnya untuk penetrasi market lewat IT. UMKM yang telah melalui verifikasi dan standarisasi, katanya, merupakan jendela bagi pertumbuhan ekonomi melalui UMKM.
“Ini nanti, Bupati dan tim harus bisa mengolah bagaimana kawasan-kawasan untuk penjualan produk-produk dari Kulon Progo. Paling sedikit ada waktu dua sampai tiga tahun ini bisa terkonsolidasi dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Sultan juga menekankan terkait dengan bantuan sosial bagi lansia, dan masyarakat yang masuk kategori miskin. Lansia yang dimaksud yakni mereka yang berusia di atas 65 tahun, menganggur atau berpendapatan sangat rendah dan tidak menentu, berpendidikan rendah, dan tidak memiliki jaminan hidup.
Program ini, kata Sultan, sudah mulai dilaksanakan dengan menyalurkan sebanyak Rp 300 ribu perbulan untuk kepentingan tambahan konsumsi. Jumlah ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengeluaran rata-rata bulanan dari kisaran Rp 571 ribu menjadi Rp 871 ribu.
Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada kuartal pertama 2024, kategori miskin ditentukan dari hitungan pengeluaran yang dianggap rendah untuk konsumsi. Pengeluaran ini di luar pendidikan dan kesehatan.
Sultan menitipkan program tersebut pada pemerintah setempat agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap bantuan. Sultan bahkan tidak memperkenankan bantuan sosial untuk berbelanja yang tidak perlu, seperti rokok atau kepentingan-kepentingan yang lain.
Apabila hal ini terjadi, katanya, maka bantuan sosial tersebut akan percuma dilakukan karena tidak akan bisa membantu meningkatkan tingkat pengeluaran konsumsi lansia.
“Pemkab dan pak lurah, saya minta untuk mendata siapa-siapa saja yang berhak antar bansos. Pemakaiannya juga perlu diperhatikan. Seperti ini menjadi perhatian khususnya bagi pak lurah,” kata Sultan.
Sultan juga menekankan kepada pemerintah setempat untuk memanfaatkan tanah kas desa (TKD) sebagai pendukung Lumbung Mataraman. TKD tersebut harus dimanfaatkan untuk budidaya sesuatu yang bernilai jual tinggi dan bernilai kompetitif dalam rangka menambah penghasilan warga.
“Saya mohon perhatian, khususnya pak lurah agar program TKD dipakai untuk Lumbung Mataraman. Tolong dipercepat, dengan memberdayakan warga masyarakat di desa itu sendiri,” jelas Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika