REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) segera memperbarui keberadaan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tarakan. Hal itu menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tersebut.

Direktur Kenavigasian Kemenhub, Capt Budi Mantoro menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 141 Tahun 2020 tentang penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya, alur pelayaran masuk Pelabuhan Tarakan akan ditinjau apakah masih memadai mengakomodasi lalu lintas kapal yang semakin padat atau tidak.

Baca: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia di Batam

Budi menjelaskan, urgensi dilakukannya evaluasi dan penyesuaian alur adalah untuk mencegah adanya musibah, seperti tubrukan, tenggelam, terbakar, dan kandas. Hal itu didukung dengan perubahan kondisi perairan dari tahun sebelumnya yang harus menjadi perhatian.

"Kondisi perairan seperti kedalaman arus, atau adanya pengendapan lumpur mungkin telah berubah sejak penetapan alur pelayaran sebelumnya. Revisi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Pelabuhan Tarakan memegang peranan penting sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian di Provinsi Kaltara. Fungsi Pelabuhan Tarakan sangat vital sebagai penghubung mata rantai transportasi antarpelabuhan serta menjadi tempat kegiatan bongkar muat bagi penumpang dan barang.

Baca: Lanal Nunukan Gagalkan Penyelundupan Minyak Kemiri di Sebatik

"Pelabuhan Tarakan saat ini masih menjadi pusat aktivitas logistik dan penumpang serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal bahkan masih menjadi primadona bagi pelaku usaha disekitar Pelabuhan Tarakan," ucap Budi.

Menurut dia, perkembangan aktivitas kepelabuhanan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi revisi penetapan alur pelayaran. "Pelabuhan Tarakan dari tahun ke tahun telah mengalami perkembangan dalam hal kapasitas, fasilitas, atau aktivitas bongkar muat yang memerlukan penyesuaian alur pelayaran agar lebih efisien dan lancar," ucap Budi.

Oleh karena itu, Budi menggarisbawahi, pembaruan alur pelayaran Pelabuhan Tarakan sudah selayaknya dilaksanakan. Sehingga dapat memperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.

Baca: KSAL Paparkan AL akan Diperkuat Drone Bayraktar TB2 dan Anka

"Melalui FGD ini, kami juga mendorong sinergitas dan kerja sama antarinstansi dan para stakeholder untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat," ucap Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika