Jumat 26 Apr 2024 15:36 WIB

Realisasi Belanja untuk IKN Hingga April 2024 Baru 11 Persen 

Alokasi anggaran IKN secara total dari 2022 hingga 2024 sebesar 72,1 triliun.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Lida Puspaningtyas
Pengunjung berfoto saat wisata di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan infrastruktur fisik di IKN Nusantara telah mencapai 60,3 persen.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengunjung berfoto saat wisata di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Kementerian PUPR mencatat progres pembangunan infrastruktur fisik di IKN Nusantara telah mencapai 60,3 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi anggaran belanja APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) hingga 1 April atau akhir Maret, baru Rp 4,3 triliun dari total pagu 2024 sekitar Rp 39,6 triliun.

"Ini artinya baru sebesar 11 persen atau 10,9 persen terutama untuk klaster infrastruktur cukup besar," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2024 pada Jumat (26/4/2024).

Baca Juga

Sri Mulyani menyebutkan, untuk alokasi anggaran IKN secara total dari 2022 hingga 2024 sebesar 72,1 triliun. 

Untuk anggaran pembangunan IKN yang selama ini juga menjadi perhatian masyarakat dari Tahun 2022 hingga 2024 itu dialokasikan anggaran Rp 72,1 triliun. Dengan rincian pada 2022 sekitar Rp 5,5 triliun terealisasi, kemudian pada 2023 sebesar 27 triliun dan 2024 Rp 39,6 triliun. 

Dari realisasi belanja terbanyak berasal dari klaster infrastruktur dan terus diakselerasi mencapai Rp 2,3 triliun sehingga realisasi fisiknya 13,5 persen. Diantaranya, pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan dari gedung-gedung kementerian koordintor dan kementerian lain serta gedung untuk otoritas IKN.

"Dan tower dari rumah susun untuk ASN, Hankam dan rumah tapak menteri yang waktu itu Pak Basuski juga sudah menunjukkan beberapa kemajuan, jalan tol di IKN, jembatan IKN, rumah sakit dan bandara VIP serta penyempurnaan kawasan untuk fasilitas infrastruktur seperti air. Jadi Sepaku semoi, embung dan pengendalian banjir, itu menggunakan seluruh APBN kita," ujarnya.

Sedangkan untuk belanja non infrastruktur Rp 2 triliun dari mulai berbagai kegiatan perencanaan, koordinasi, promosi laporan dan rekomendasi kegiatan pemetaan, pemantauan dukungan pengamanan dan operasi dari otoritas IKN.

"Jadi di dalam hal ini telah terbelanjakan 2 triliun atau 65 persen dari Pagu yang sebesar Rp 3,1 triliun," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement