Rabu 13 Mar 2024 11:25 WIB

Presiden Jokowi Apresiasi Peran BRI Mengelola Microfinance

Selain itu perlu dilakukan akselarasi pada produktivitas UMKM itu sendiri.

Pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta (07/03), Presiden RI Joko Widodo menungkapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) layak mendapatkan perhatian besar mengingat jumlah UMKM mencapai 65,1 juta.
Foto: dok BRI
Pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta (07/03), Presiden RI Joko Widodo menungkapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) layak mendapatkan perhatian besar mengingat jumlah UMKM mencapai 65,1 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang telah berhasil mengimplementasikan perbankan digital hingga ke tingkat warung kecil. BRI mengelola 740 ribu agen BRILink dan transaksi tahunan mencapai Rp 1.400 triliun. Inisiatif ini dianggap telah mengurangi dominasi rentenir dan memperkuat sektor keuangan mikro. 

Hal itu disampaikan Presiden pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta. Signifikansi UMKM bagi perekonomian nasional diakui oleh Presiden. Presiden Jokowi menyatakan terdapat 65 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen. 

“Sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah,” ujar Presiden Jokowi pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024. 

Ia juga menyampaikan tentang bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 46 triliun yang bertujuan menurunkan suku bunga bagi UMKM. Menurutnya, program pembiayaan mikro dan peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan penjenamaan (branding), menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing dan kemampuan UMKM. 

Pada salah satu sesi BRI Microfinance Outlook 2024, Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan, Indonesia memiliki optimisme dalam penguatan peran UMKM yang dapat diakselarasi dari sisi literasi dan orkestrasi dari pemangku kebijakan.  

“Untuk menuju negara yang makmur pada 2032-2034, perlu akselerasi pada penambahan jumlah UMKM sehingga secara agregat nanti mendapatkan produktivitas, selain itu perlu dilakukan akselarasi pada produktivitas UMKM itu sendiri,” katanya. 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement