REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan memberi komentar soal penolakan Partai Gelora atas sinyal bergabungnya PKS pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "No comment ya," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Hingga saat ini PKS memang belum menyatakan sikap untuk berkoalisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu berbeda dengan partai Koalisi Perubahan lainnya, Partai Nasdem dan PKB yang sudah terang-terangan dan jelas mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.
Baca: Prabowo Terhormat Diberi Ucapan Selamat oleh Presiden Erdogan
Adapun PKS bersama Nasdem dan PKB mengusung Koalisi Perubahan, yaitu pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Pasangan tersebut berkebalikan dengan Prabowo-Gibran yang mengusung tagline keberlanjutan.
Saat disinggung mengenai keputusan final PKS mengenai hal itu, sikap PKS akan ditentukan dalam rapat Majelis Syura PKS. Hanya saja, Mabruri belum dapat memastikan kapan rapat tersebut akan digelar. "Belum dapat info (waktu rapat Majelis Syuro), nanti dikabari)," ujar Mabruri.
Sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.
Baca: Eks TGUPP Soroti Nama Pj Heru Budi Hartono Tercantum di KJP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menyebut, apabila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran. Menurut dia, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Dia menjelaskan, pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif secara masif terhadap Prabowo- Gibran dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serangan itu pun dibungkus dengan narasi ideologis.
Baca: Dino Sebut Prabowo Berminat Jadi Pemain di Kancah Internasional
Salah satunya, kata Mahfudz, adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa capres Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebagai catatan, PKS adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.
Mahfudz menambahkan, pendukung PKS juga kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfudz yang dulunya merupakan salah satu elite PKS.
Baca: Menhan Prabowo Ditelepon Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Ada Apa?
Sementara itu, PKS masih memberikan semacam sinyal ingin bergabung dalam koalisi Prabowo. Elite PKS mengucapkan selamat dan hadir dalam acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).
Di sela acara tersebut, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku berharap Prabowo mengunjungi markas PKS. Beberapa hari berselang, Aboe mengundang Prabowo datang dalam acara perayaan ulang tahun partainya di markas PKS yang digelar Sabtu (27/4/2024) Namun, Prabowo tak hadir. Meski begitu, PKS masih berharap bisa melakukan silaturahim dengan Prabowo.
PKS didukung gabung Prabowo...
Ikuti Whatsapp Channel Republika