Senin 29 Apr 2024 12:51 WIB

Delegasi Hamas akan Bahas Gencatan Senjata di Kairo

Hamas ingin kesepakatan gencatan senjata mencakup perjanjian untuk diakhirinya perang

Rep: Lintar Satria/ Red: Setyanavidita livicansera
Seorang pengunjuk rasa memegang poster Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat unjuk rasa mendukung Palestina di luar Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 13 Januari 2024.
Foto: AP Photo/Dita Alangkara
Seorang pengunjuk rasa memegang poster Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat unjuk rasa mendukung Palestina di luar Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 13 Januari 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Seorang pejabat Hamas mengatakan delegasi Hamas akan berkunjung ke Kairo untuk membahas gencatan senjata. Hal ini disampaikan saat mediator meningkatkan upaya agar kesepakatan dapat tercapai sebelum Israel menyerang Kota Rafah.

Pada Ahad (28/4/2024) pejabat yang meminta tidak disebutkan namanya mengatakan delegasi itu akan membahas proposal gencatan senjata yang akan diserahkan ke Qatar dan Mesir selaku mediator serta tanggapan Israel. Ia tidak mengungkapkan detail proposal terbaru.

Baca Juga

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel ke Gaza yang sudah berlangsung tujuh bulan sudah menewaskan lebih dari 34 ribu orang Palestina. Perang juga memaksa sebagian besar dari 2,3 juta populasi Gaza mengungsi dan mengubah kantong pemukiman itu menjadi reruntuhan.

Pada Jumat (26/4/2024) pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya mengatakan Hamas menerima respon Israel atas proposal gencatan senjata dan sedang mempelajarinya sebelum menyerahkan responnya ke Qatar dan Mesir. Perundingan sebelumnya gagal menjembatani perbedaan kedua belah pihak.

Hamas ingin kesepakatan gencatan senjata mencakup perjanjian untuk diakhirinya perang secara permanen dan Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza. Sementara Israel hanya menawarkan gencatan senjata sementara untuk membebaskan sekitar 130 sandera yang masih ditawan dan mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan.

Israel mengatakan tidak akan menghentikan operasi militernya sebelum menghancurkan Hamas. Menteri Luar Negeri Israel mengatakan rencana serangan ke Rafah yang menampung lebih dari setengah populasi Gaza dapat ditunda bila ada kesepakatan pembebasan sandera yang ditawan dalam serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023. 

Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ultra-kanan Bezalel Smotrich mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk tidak menahan serangan ke Rafah. Ia mengatakan menyetujui proposal Mesir dapat dianggap kekalahan yang memalukan.

Dalam video pernyataannya yang dirilis untuk media dan ditujukan untuk Netanyahu, Smotrich mengatakan tanpa menumpas Hamas "pemerintahan yang anda pemimpin (Netanyahu) tidak memiliki hak untuk ada." Juru bicara Smotrich tidak memberikan komentar saat ditanya apakah menteri keuangan itu memiliki rencana pada proposal Mesir. Smotrich juga anggota kabinet perang Netanyahu.

Negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS), sekutu terdekat Israel, mendesak Tel Aviv untuk tidak menyerang Rafah karena berpotensi menimbulkan korban jiwa sipil yang besar. Di World Economic Forum yang digelar Riyadh, Arab Saudi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan hanya AS yang dapat mencegah Israel menyerang Rafah.

Ia memprediksi serangan tersebut akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan "serangan kecil" ke Rafah dapat mendorong populasi Palestina meninggalkan Jalur Gaza. "Bencana terbesar pada rakyat Palestina sepanjang sejarah akan terjadi," katanya.

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement