REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--- Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, H Khoirullah, menilai Mohammad Idris sudah tepat dimajukan sebagai Calon Gubernur pada Pilkada Jawa Barat (Jabar). Karena, memiliki pengalaman memimpin Kota Depok selama tiga periode.
"Kontes pemilihan kepala daerah (pilkada) Pak Kiyai Mohammad Idris selalu menang. Terbukti membawa Kota Depok maju, berbudaya, dan sejahtera," ujar H Khairulloh di Depok, Senin (29/4/2024).
Mohammad Idris pertama kali terpilih sebagai wakil wali Kota Depok mendampingi Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail pada periode 2011-2016. Kemudian, terpilih sebagai Wali Kota Depok berpasangan dengan Pradi Supriatna (2016-2021) serta kembali terpilih sebagai wali kota Depok berpasangan dengan Imam Budi Hartono (2021-2025).
Selain terbukti membangun Kota Depok selama tiga periode diusung oleh PKS Mohammad Idris sosok ulama dan umaro. Bahkan tokoh yang dekat dengan semua kalangan. "Popularitas, elektabilitas, dan kapasitas Kyai Mohammad Idris bagus, saya pandang cukup untuk maju sebagai gubernur Jawa Barat," kata H Khairulloh
H Khairulloh berharap Mohammad Idris diusulkan dan dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada serentak 2024 oleh PKS. "Sekali lagi, ini pendapat pribadi," katanya.
Sementara itu relawan Kiyai Idris, Muhammad Husein menyambut baik kabar Mohammad Idris masuk dalam penjaringan bakal calon gubernur Jawa Barat. Ia berharap PKS mengusung nama Mohammad Idris pada Pilkada Jabar di tahun ini. "Kami harap (PKS) mengusung Mohammad Idris untuk Jabar 1. Karena beliau sudah teruji memimpin Kota Depok selama tiga periode," katanya.
Sebelumnya nama Mohammad Idris masuk dalam penjaringan sebagai calon gubernur di DPW PKS Jawa Barat. "Beliau (Mohammad Idris) salah satu bakal calon (gubernur) yang terjaring," kata Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu.
Haru Suandharu mengatakan nama Mohammad Idris sedang dibahas di DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke DPP PKS sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. "Kewenangan DPP PKS (untuk menetapkan bakal calong gubernur). Kita (DPW PKS) hanya melaporkan dan menyampaikan kepada DPP," kata Haru Suandharu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika