Rabu 01 May 2024 14:18 WIB

Bapanas: Urusan Pangan Perlu Sinergi

Urusan pangan juga jadi urusan daerah.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Foto: Republiika/Fauziah Mursid
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, untuk membangun ketahanan pangan yang kuat, perlu sinergitas bersama para pemangku kepentingan terkait. Hal itu merupakan keharusan dalam membangun ekosistem pangan nasional.

"Pangan itu memang tidak bisa dikelola hanya oleh satu kementerian atau lembaga dan tanpa dukungan sinergitas serta kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk bersama pemerintah daerah," ungkap Arief di kantor Kementerian BUMN, kemarin.

Baca Juga

Arief melanjutkan, salah satu contoh konkret adanya sinergitas Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait adalah dengan mempersiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP). Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres 125 tahun 2022, dimana beras, jagung dan kedelai telah menjadi tugas dan kewenangan Bulog untuk dikelola. Adapun komoditas pangan yang lain diserahkan kepada ID Food beserta anak perusahaannya bersama dengan PTPN.

Arief juga menjelaskan, Bapanas bertugas untuk menjaga di dua sisi, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, terdapat keberlanjutan pertumbuhan ekosistem ketahanan pangan nasional. Pada sisi hulu dengan mengutamakan kesejahteraan petani, sedangkan di sisi hilir dengan menjaga inflasi melalui bantuan pangan kepada masyarakat bersama Bulog.

"Inflasi kita dari tahun ke tahun 3,05 persen ini sangat baik dibanding negara lain dan masih berada di bawah kontrol," ujarnya.

Arief mengakui jika beras masih menjadi komponen volatil (bergejolak) yang cukup berpengaruh terhadap inflasi nasional, yakni sebesar 0,74 persen yoy. Untuk itu Bapanas sesuai arahan presiden berupaya menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan memberikan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Dampaknya bisa kita lihat, inflasi ditahan kontribusinya tidak terlalu tinggi. Dan (bantuan) ini tidak ada kaitannya dengan politik," Arief menegaskan.

"Kita harus bangun ekosistem mulai dari produksi, input, kemudian teknologi pasca panen, penyimpanan sampai distribusi bahkan hingga outlet. Bicara pangan tidak boleh parsial tapi harus hulu ke hilir," tambahnya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement