REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali dan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Bali, menggelar aksi unjuk rasa Hari Buruh atau May Day dan menyoroti kondisi di sektor pariwisata. Sekretaris FSPM Regional Bali Ida I Dewa Made Raibudi Darsana di Denpasar, Rabu, (1.5/2024), mengatakan tema penyampaian aspirasi adalah pariwisata berkelanjutan, sehingga mereka ingin agar buruh di sektor tersebut juga bekerja secara berkelanjutan.

“Masyarakat pekerja di Bali sangat rentan kehilangan pekerjaan karena status mereka kontrak bisa dibuang kapan pun, kami ingin status mereka pekerja permanen atau PKWTT,” kata dia. Raibudi berharap serikat pekerja dengan pemerintah daerah dapat duduk bersama berdiskusi agar tidak ada sistem pekerja kontrak di Bali, apalagi di tengah pariwisata yang kian pulih.

Raibudi mengaitkan dengan kondisi saat pandemi Covid-19, di mana saat itu banyak pekerja pariwisata yang dirumahkan bahkan pemutusan hubungan kerja lantaran perusahaan tidak mampu menggaji. Sementara ketika mereka bisa menjadi pekerja permanen maka ada negosiasi yang bisa dilakukan, termasuk tidak diberi upah namun ketika kondisi membaik pekerjaannya tetap terjamin.

Selain menyoroti konsep pariwisata berkelanjutan, mereka yang sebagian besar bekerja di perusahaan perhotelan, restoran, dan akomodasi transportasi pariwisata itu berharap dengan pulihnya pariwisata Bali berdampak pada upah yang mereka terima. Dari data FSPM Bali, setidaknya hingga November 2023 realisasi nilai devisa pariwisata sudah mencapai Rp161,69 triliun, lebih tinggi dari target yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp 109,68 triliun hingga Rp 154,43 triliun.