REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, sebelum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), potensi desa perlu dipetakan dahulu. Sebab, selama ini banyak desa mendirikan BUMDes tapi belum melakukan pemetaan potensi.
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Jaka Sucipta khawatir pendirian BUMDes tersebut dapat merugikan. "Misalnya desa sudah punya BUMDes, sudah bagus, tapi orang latah mau mendirikan BUMDes juga, padahal sebenarnya tidak tahu potensinya," ujar Jaka dalam Press Tour di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024).
Ia menilai, sebaiknya desa mengembangkan potensinya lebih dahulu lewat pendampingan dan berbagai kerja sama. Jaka menyebutkan, tahun ini Kemenkeu menjalankan dua kegiatan strategis pendampingan BUMDes.
Program pertama, yakni Kepala Desa Masuk Kampus. Kemenkeu menggandeng tiga perguruan tinggi di daerah, ada Universitas Jember, Udayana, dan Mulawarman.
Jaka mengatakan masing-masing kampus tersebut ditargetkan membina hingga 100 desa. Jadi ada sekitar 300 desa yang menjadi binaan kampus.
Ia juga menyebut kolaborasi Kemenkeu dan kampus dalam mendampingi BUMDes itu bertujuan memberikan pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa. Pada 2024, masing-masing perguruan tinggi itu targetnya 100 BUMDes di sekitar kampus.
"Kemudian akan diperas (dipangkas) lagi, sehingga BUMDes-BUMDes paling potensial akan didampingi selama enam bulan," kata Jaka.
Ia pun menyebutkan ada dua butir target yang perlu dipenuhi setelah menjalankan program pendampingan kampus kepada BUMDes. Pertama, ada perbaikan pengelolaan keuangan desa. Kedua, terjadi kegiatan pengembangan potensi desa.
Program kedua yaitu, pemberdayaan desa dan BUMDes. Program itu memberikan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, termasuk politeknik STAN, dan SMV di bawah Kemenkeu. Program ini bertujuan mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa.
Jaka mengatakan, sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa. Dia menerangkan ada dua target pelaksanaan program, yakni pemberdayaan BUMDes dan peningkatan pendapatan asli daerah.
Ia juga menyebutkan pada 2024 ini, program pemberdayaan desa dan BUMDes dilaksanakan kepada sedikitnya 2.000 desa bekerja sama dengan delapan perguruan tinggi plus STAN. Program pendampingan itu diadakan dalam bentuk lokakarya dan pelatihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika