REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta KPU RI untuk benar-benar mencegah terjadinya kebocoran data pemilih Pilkada 2024. Hal itu disampaikan usai Tito menyerahkan 207 juta lebih Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada Serentak 2024 kepada KPU RI, Kamis (2/5/2024).

"Sistem keamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga (identitas penduduk yang ada dalam DP4)," kata Tito dalam sambutannya usai menyerahkan data tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Tito menjelaskan, KPU harus benar-benar mencegah terjadinya kebocoran karena DP4 berisikan identitas lengkap 207 juta lebih penduduk yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sejumlah komponen data itu masuk kategori identitas pribadi yang harus dilindungi. Apalagi, UU Pelindungan Data Pribadi sudah mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.

"UU Pelindungan Data Pribadi mulai berlaku efektif Oktober 2024. Dan ada risiko hukum kalau terjadi kebocoran," kata mantan Kapolri itu.