REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan keputusan pemerintah untuk memblokir sebuah game online perlu mempertimbangkan ekosistem yang terdampak. Sehingga, keputusan itu memerlukan kajian yang mendalam sebelum diambil.
Ia menambahkan berencana memanggil para pengembang game online khususnya yang berbau kekerasan untuk melakukan sosialisasi membahas dampak dari game yang dikembangkan para pengembang tersebut.
"Kami masih kaji lah. Mungkin kita akan sosialisasikan ke mereka (pengembang), menjelaskan dampaknya karena game ini sudah ada di seluruh dunia dan Indonesia juga. Dulu juga kita main game, ya pokoknya kita lihat. Perlu dipertimbangkan karena kita harus menjaga ekosistemnya," kata Budi di Depok, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).
Adapun hal itu disampaikan Budi menanggapi permintaan pemblokiran game online berbau kekerasan oleh pemerintah yang didesak oleh organisasi-organisasi pemerhati anak-anak.
Membahas ketaatan pengembang game, menurut Budi sebenarnya saat ini para pengembang game online yang terdaftar secara regulasi dan dapat dimainkan di Indonesia semuanya sudah memenuhi aturan untuk mencantumkan rating usianya.
Termasuk game online berbau kekerasan, sebenarnya sudah dicantumkan juga keterangannya rating usianya bahwa game tersebut berbau kekerasan.
Meski begitu menanggapi keluhan mengenai game online berbau kekerasan, Budi memastikan pihaknya tetap berkoordinasi agar bisa mendapatkan kajian yang tepat termasuk berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Sandiaga Uno.
"Koordinasi ini ada ya, kita kaji terus. Tapi ini kan mereka memenuhi perundang-undangan di Indonesia. Gini loh, jangan cuma liat dampak. Masa kayak film kamu karena nonton Siksa Kubur terus takut, terus mau blokir film ini kan enggak kan? Sama juga seperti game dan pengaruhnya," kata Budi.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang mengatur pertemuan dengan perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta saran guna menindaklanjuti keluhan soal game online yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan dapat berdampak buruk pada anak.
Diskusi dengan perwakilan KPAI merupakan bagian dari upaya Kemenkominfo untuk melengkapi kajian sebelum membuat keputusan tersebut.
"Saya mau diskusi sama KPAI ya, mau minta input dia bagaimana, karena kan kita ingin ekosistem harus sehat kan, makanya kita harus kaji," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika