REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek (POJK 6/2024).
POJK 6/2024 tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek (POJK 55/2020), khususnya ketentuan terkait aspek governance dan prudential atas kegiatan pembiayaan transaksi efek kepada nasabah oleh perusahaan efek.
“Penerbitan POJK 6/2024 bertujuan meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan transaksi margin dan atau transaksi short selling serta memperkuat manajemen risiko bagi perusahaan efek yang memberikan pembiayaan transaksi efek kepada nasabah ataupun perusahaan efek yang melakukan transaksi short selling,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (2/5/2024).
Aman menjelaskan, penyempurnaan dalam rangka penguatan governance dan manajemen risiko pembiayaan transaksi efek maupun transaksi short selling dalam POJK 6/2024. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal dan sejalan dengan praktik internasional.
Dia menjaskan, substansi pengaturan POJK 6/2024, mengatur pokok pengaturan pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek. Selain itu juga kewajiban bursa efek terkait perusahaan efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek.
Lalu juga persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan penyelesaian transaksi efek. Selanjutnya yakni pokok perjanjian pembiayaan transaksi efek nasabah.
Selanjutnya juga peryaratan efek yang dapat ditransaksikan dalam pembiayaan transaksi efek nasabah. Lalu juga mekanisme pembiayaan transaksi efek nasabah, transaksi short selling oleh perusahaan efek, ketentuan sanksi, dan POJK 6/2024 mulai berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan.
“Sejak berlakunya POJK 6/2024, ketentuan dalam POJK 55/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” ucap Aman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika