REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pembangunan di daerah yang sering kali tak sinkron atau sejalan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Meskipun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah telah disiapkan, namun menurutnya tak ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," ujar Jokowi.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan bendungan dan irigasi primer yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun pembangunan irigasi sekunder dan tersiernya hingga sampai ke lahan pertanian tidak dikerjakan oleh daerah.

Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan di daerah yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Namun sayangnya daerah tak membantu membangun akses jalan menuju pelabuhan.

Padahal, kata Jokowi, seharusnya pengerjaan pembangunan harus dilakukan beriringan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tapi jalan, mestinya ini daerah, jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma sekilo lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN semua inline sampai ke daerah harus segaris," jelasnya.

Karena itu, Jokowi juga mengingatkan kepada kementerian agar menyampaikan rencana pembangunan yang akan dikerjakan kepada daerah.

"Ketok pintu kulo nuwun, misalnya siap tidak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau tidak sanggup geser ke provinsi yang lain," lanjut dia.

Jokowi kemudian memaparkan, pemerintah telah membangun 42 bendungan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun ini, ditargetkan akan menjadi sekitar 60 bendungan yang dibangun.

Selain itu, pemerintah juga telah membangun 2.049 kilometer jalan tol, 5.833 kilometer jalan nasional, 25 pelabuhan, dan 25 bandara. Jokowi pun meminta daerah agar menghubungkan jalan tersebut ke berbagai kawasan produktif seperti wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian, dan juga kerajinan.

"Itu yang harusnya dikerjakan daerah. Kalau nggak sanggup sampaikan ke pusat," ujar Jokowi.

Jika daerah tidak sanggup melaksanakan pembangunan, maka pemerintah pusat akan membantu pembangunan melalui pelaksanaan inpres jalan daerah. Pada tahun lalu, pemerintah telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak. Sedangkan pada tahun ini, akan disiapkan anggaran sekitar Rp 15 triliun.

"Tapi prioritas mana yang timbulkan return ekonomi. Jangan sampai jalan dipakai harian aja, tapi harus ada ini jalan produktif ke pertanian perkebunan, ini timbulkan return ekonomi. Ini yang harus dikalkulasi daerah," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika