REPUBLIKA.CO.ID, GAMBIA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) harus terus bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Hal ini ia sampaikan di KTT OKI/15th Session Of The Islamic Summit Conference di Banjul, Gambia.
Dalam KTT dengan tema “Enhancing Unity And Solidarity Through Dialogue For Sustainable Development” tersebut, Menlu menyampaikan dua isu utama: mengenai Palestina dan mengenai agenda OKI. Mengenai isu Palestina, Retno mengingatkan kembali dalam Arab Peace Initiative berbagai keputusan OKI, disebutkan perdamaian dengan Israel hanya akan dilakukan jika Israel menghentikan pendudukannya terhadap Palestina.
Sikap ini mengirim pesan yang sangat kuat tanpa kemerdekaan Palestina, maka tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel. “Saya ingatkan bahwa keputusan dan pesan tersebut sudah seharusnya dipertahankan secara konsisten," kata Retno dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Senin (6/5/2024).
Menurut Retno, selama 7 bulan terakhir, lebih dari 34 ribu warga Palestina dibunuh oleh Israel yang merupakan genosida. Selain itu, bantuan kemanusiaan terhambat, dan ancaman Israel menyerang Rafah terus berlanjut. Keanggotaan Palestina di PBB terus diblokir.
“Dalam situasi sulit ini, OKI harus bersatu untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina," ujar Menlu.
Terkait kondisi di Palestina, Retno menyampaikan tiga poin utama yang perlu dilakukan OKI. "Pertama, jangan sampai perhatian terbelah. OKI harus terus fokus dan bersatu untuk membantu Palestina. OKI harus terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan terus mendukung kerja UNRWA," kata Retno.
Terkait hal tersebut, Menlu mengajak OKI agar Islamic Financial Safety Net (Jaring Pengaman Keuangan Syariah) yang disepakati sebelumnya dapat segera diaktifkan agar dapat membantu rakyat Palestina. Poin kedua, terus mendorong segera dilakukannya gencatan senjata permanen. Ia mengatakan Gencatan senjata akan menjadi game changer untuk menghentikan meningkatnya korban dan meringankan penderitaan.
Gencatan senjata juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk negosiasi yang adil menuju two-state solution. "Ketiga, mencegah eskalasi lebih lanjut. Negara-negara OKI harus fokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan menahan diri dari konflik terbuka," kata Retno dalam pernyataannya.
Ia menambahkan OKI memiliki tanggung jawab untuk menjamin stabilitas kawasan dan dunia. Menurutnya kesatuan OKI harus dapat berkontribusi bagi perdamaian, bukan justru mendorong krisis.
Mengenai agenda OKI, Retno menyampaikan mengenai masalah pembangunan dan isu perempuan. Dalam pernyatannya, Menlu menyampaikan kesenjangan pembangunan di OKI harus terus dipersempit. IA menggarisbawahi sejumlah negara OKI yang masih mengalami kemiskinan.
Ia mengatakan 21 dari 46 negara miskin atau LDCs (least developed countries) adalah anggota OKI. Indonesia mendorong dilakukannya upaya-upaya untuk mempersempit kesenjangan ini, antara lain melalui penguatan perdagangan dan investasi.
"Untuk tujuan itu, Indonesia akan menyelenggarakan Indonesia -Africa Forum pada tanggal 3-4 September 2024 di Bali," kata Retno.
Lebih lanjut, Menlu menyatakan pemberdayaan perempuan dan akses ke pendidikan berkualitas penting untuk pembangunan OKI yang inklusif, dan harus menjadi prioritas bagi OKI, termasuk untuk mempromosikan hak-hak pendidikan perempuan di Afghanistan. Menlu menegaskan isu perempuan perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan kegiatan OKI.
Terkait Afghanistan, Indonesia menyampaikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, antara lain: beasiswa untuk perempuan dan anak perempuan Afghanistan, berbagi praktik terbaik tentang kurikulum madrasah dengan UNAMA, dan mengirimkan 10 juta dosis vaksin polio untuk anak-anak Afghanistan. Menlu mengajak OKI untuk mengambil upaya-upaya lebih dalam membantu Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika