REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan akan menghormati proses sidang kode etik terhadap dirinya oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Hal-hal materi saya kira itu bisa ditanyakan ke anggota Dewas KPK, saya tidak bisa menceritakan materinya. Sekali lagi saya akan menghormati, melakukan pembuktian sidang ini sampai diputuskan oleh Dewas. Saya kira begitu, ya," kata Ghufron usai menjalani sidang kode etik di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada sidang kode etik pertama tersebut, kata dia, Dewas menghadirkan enam orang saksi. Diperkirakan sidang kode etiknya rampung pekan depan. "Saya kira ini akan lebih cepat dari yang diperkirakan, mungkin minggu depan akan selesai," ujarnya.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu enggan berkomentar soal materi yang dibahas dalam sidang kode etik tersebut. Namun, dia memastikan dirinya akan memanfaatkan sidang kode etik tersebut untuk membuktikan tidak melakukan pelanggaran kode etik sebagai insan KPK.

"Dalam pandangan saya begini, di atas ilmu saya, di atas jabatan saya, kalau saya melakukan perbuatan, kalau yang perbuatannya itu melanggar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dalam pandangan saya ini adalah bagian dari kemanusiaan. Bukan urusan tentang melanggar wewenang, Kalau saya melanggar wewenang, silakan dihukum dengan apa pun," kata Ghufron.

Untuk diketahui, di awal Desember 2023, Ghufron diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara (ASN) Kementan Pertanian ke Malang, Jawa Timur.

ASN yang diketahui berinisial ADM tersebut juga dihadirkan dalam sidang kode etik yang digelar hari. Saksi tersebut dihadirkan dalam sidang kode etik menggunakan media Zoom.

Ikuti Whatsapp Channel Republika