REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kemungkinan Indonesia mengalami resesi ekonomi hanya sekitar 1,5 persen. Probabilitas tersebut lebih kecil bila dibandingkan negara-negara lain seperti Jerman yang 60 persen, Italia (55 persen), Inggris (40 persen), Australia (32,5 persen), Amerika Serikat (30 persen) Thailand (30 persen), Rusia (17,5 persen), Korea Selatan (15 persen), China (12,5 persen).
"Probabilitas resesi Indonesia hanya 1,5 persen, lebih rendah dibanding hampir semua negara," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Airlangga memerinci, probabilitas resesi Indonesia yang sebesar 1,5 persen menjadi salah satu yang terendah di dunia dibandingkan negara lain. Ia menjelaskan, kendati dunia tengah dilanda tekanan geopolitik global, Indonesia masih jauh dari jurang resesi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2024 yang tercatat sebesar 5,11 persen.
"Pertumbuhan ekonomi kita itu salah satu pertumbuhan yang tertinggi selama ini, dan kalau kita lihat berbagai lembaga rating dari agensi memberikan asesmen positif," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini berbagai indikator makro ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang stabil jika dibandingkan negara lain.
Dari segi inflasi, Indonesia tercatat mengalami inflasi sebesar 3 persen pada April 2024, lebih rendah dibanding negara lainnya. Indonesia hanya kalah dari Korea Selatan dan Jerman yang inflasinya masing-masing 2,9 persen dan 2,2 persen.
Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat di level ekspansif sebesar 52,9 persen. Airlangga menilai Indonesia masih menjadi salah satu negara yang resilien terhadap tekanan perekonomian global.
Secara spasial, lanjutnya, ekonomi Indonesia di wilayah timur mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu Provinsi Maluku dan Papua 12,15 persen, Sulawesi (6,35 persen), dan Kalimantan (6,17 persen).
"Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan IKN," tutupnya.