Kamis 16 May 2024 05:44 WIB

Banjir Bandang Sumbar yang Mematikan: Pemerintah Lengah, Padahal Sudah Diberi Peringatan

Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui agak lengah terkait banjir bandang di Sumbar.

Red: Andri Saubani
Warga berada di depan mobilnya yang diterjang banjir bandang di Jorong Galudua, Nagari Koto Tuo IV Koto, Agam, Sumatera Barat, Rabu (15/5/2024). Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (11/05/2024) dari aliran sungai Gunung Singgalang itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum di kampung tersebut hancur.
Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Warga berada di depan mobilnya yang diterjang banjir bandang di Jorong Galudua, Nagari Koto Tuo IV Koto, Agam, Sumatera Barat, Rabu (15/5/2024). Banjir bandang yang terjadi pada Sabtu (11/05/2024) dari aliran sungai Gunung Singgalang itu juga mengakibatkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum di kampung tersebut hancur.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro

Banjir bandang yang juga membawa material lahar dingin hasil erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Sabtu (11/5/2024) terbilang sangat mematikan, lantaran hingga Rabu (15/5/2024) tercatat 58 warga dari beberapa wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pemerintah agak lengah terkait bencana banjir bandang tersebut.

Baca Juga

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mencari solusi yang permanen, utamanya bagaimana mengatasi lahar dingin dari Gunung Marapi, itu yang utama. Memang sudah bisa dipastikan sebetulnya kalau habis erupsi, kemudian ada banjir, itu pasti nanti akan diikuti, yang itu yang kemarin mungkin agak lengah kita, dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga walaupun sangat menyakitkan," kata Muhadjir, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Ahli Geologi dan Vulkanologi Sumbar Ade Edward mengatakan, peringatan akan dampak erupsi Gunung Marapi kepada pemerintah sudah diberikan sejak awal erupsi terjadi. Menurut dia, sebelum terjadinya banjir bandang, warga telah meminta aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi terkait langkah mitigasi apabila terjadi bencana, tapi tidak kunjung dilakukan.