REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Mei mendatang. Salah satu yang akan dibahas adalah ihwal posisi partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang keputusannya merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Kendati demikian, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan bahwa partainya tidak mengenal istilah oposisi. Sebab sistem pemerintahan di Indonesia mengenal presidensial, bukan parlementer.
"Rakernas tidak dalam forum dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Karena apa, karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketum," ujar Said di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Diketahui, PDIP menggelar Rakernas V di Beach City International Ancol pada 24 sampai 26 Mei mendatang. Tema utama forum tersebut mengusung Satyam Eva Jayate yang artinya kebenaran pasti menang.
Forum tersebut juga memiliki subtema, yakni "Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya". Rakernas akan menjadi forum partai berlambang kepala banteng itu untuk membahas tiga agenda utama.
"Pertama tentang sikap dan posisi politik PDI Perjuangan," ujar Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Committee Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Agenda kedua Rakernas V PDIP adalah membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP. Terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Rakernas V PDIP juga menjadi tempat menggelorakan semangat tiga pilar partai, yakni struktural partai, legislatif partai, dan eksekutif partai. Guna menggelorakan semangat juang, forum tersebut akan diawali dengan menyalakan api dari Api Abadi Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah.
"Rencana api perjuangan akan menempuh perjalanan sepanjang 526 km, melewati 20 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan akan sampai di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2024," ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika