REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Pemkab Majalengka memberikan kompensasi kepada warga terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Heuleut. Salah satunya dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi warga terdampak yang ada di Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka.
Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan itu diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, kepada perwakilan warga di Kantor Desa Heuleut. Dalam kesempatan itu, diserahkan pula bantuan sembako kepada warga terdampak TPA Heuleut.
‘’Dan tahap awal kita memberikan sembako ditambah BPJS Kesehatan untuk 330 orang. Jumlah 330 orang itu warga yang ada di situ, plus dengan anggota keluarganya. Mereka gratis iuran BPJS Kesehatan,’’ ujar Dedi, Selasa (21/5/2024).
Dedi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kajian berdasarkan aspirasi Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Beberapa langkah pun sudah masuk dalam rencana Pemkab Majalengka guna perbaikan TPA itu. Salah satu prioritas adalah pembuatan kolam buat limbah. Selain itu, pembelian ekskavator, alat berat, pembuatan jalan baru dari Panyingkiran serta perbaikan jalan dan saluran irigasi.
‘’Penanganan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan anggaran yang ada, baik dari APBD Kabupaten atau bantuan dari Provinsi dan Pusat,’’ kata Dedi.
Dedi menjelaskan, di luar poin-poin seperti yang diinginkan warga, solusi penanganan TPA sejatinya lewat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dia berharap, tahun ini bisa dimulai pembangunan TPST. ‘’Solusi di TPA Heleut sebetulnya harus dibuat pembangunan sampah terpadu. Nah jadi sampai dengan solusi yang segera itu, plus nanti tahun ini untuk rencana pembangunan pengolahan sampah secara terpadu,’’ kata Dedi.
Sementara itu, Kepala Desa Heleut, Agus A Sofyan mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 3,8 hektare lahan warga terdampak lindi dari TPA Heleut. Lahan seluas itu, sudah masuk rencana untuk dilakukan pembebasan.
‘’Yang terdampak, berdasarkan hasil kemarin turun ke lapangan, kurang lebih 3,8 hektare. Akan semuanya (dibebaskan), tetapi diselesaikan dengan ketersediaan anggaran. Jadi mungkin yang lebih urgen dulu,’’ kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika