REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah PPP dan pihak termohon adalah KPU.
"Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Adapun dalam permohonannya, PPP mempersoalkan adanya dugaan kecurangan pemilu untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan dan calon anggota DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5.
Dalam penjelasan MK, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan, permohonan yang diajukan untuk Dapil Papua Pegunungan hanya menyebutkan perolehan suara PPP, Partai Garuda, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nusantara.