REPUBLIKA.CO.ID, NOUMEA – Rencana perubahan undang-undang pemilu disebut jadi pemicu utama kerusuhan mematikan yang melanda Kaledonia Baru sepekan belakangan ini. Namun di balik itu, ada keresahan sosial yang muncul akibat terancamnya perekonomian utama.
“Nikel adalah kutukan bagi Kaledonia Baru,” kata ekonom komoditas Philippe Chalmin dari media berbahasa Prancis BFMTV. Ia menyesalkan bahwa pembangunan negara kepulauan ini bergantung sepenuhnya pada sumber daya ini.
Menurut laporan Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM), lebih dari 15.000 orang mencari nafkah dari nikel di Kaledonia Baru, atau 25 persen dari seluruh pekerja di wilayah tersebut dari 270.000 penduduknya.
Menurut Bureau de Recherches Géologiques et Minières, pada 2020, terdapat lebih dari 1.500 hak pertambangan di wilayah tersebut ditambah tiga pabrik pengolahan. Namun, sektor ini sangat terpukul oleh penurunan harga.
Harga global telah turun lebih dari 45 persen pada 2023 menjadi sekitar 19.000 euro per ton, sementara biaya produksi nikel Kaledonia Baru diperkirakan mencapai 22.000 euro per ton.
Meskipun permintaan meningkat di seluruh dunia, harga terdorong turun oleh pesatnya ekspansi produksi nikel di Indonesia. Berkat dukungan finansial dari Cina, Indonesia telah meningkatkan produksinya sepuluh kali lipat dalam satu dekade, mencapai 1,8 juta ton pada 2023, sementara produksi Kaledonia Baru telah mencapai batas tertinggi sebesar 230.000 ton.
Dengan situasi yang menantang ini, perusahaan pertambangan raksasa Glencore memutuskan untuk menjual sahamnya di pabrik Koniambo Nickel (KNS), sehingga menghentikan kompleks metalurgi di Provinsi Utara yang prokemerdekaan.
“Penutupan ini dipandang sebagai trauma oleh para pemimpin Kanak, yang melihat penggunaan alat industri sebagai proyek emansipasi politik,” kata antropolog Pierre-Yves Le Meur, seorang dokter peneliti di Institut de recherche pour le développement (IRD), berbasis di Nouméa.
Situasi ini yang kemudian dinilai sebagian pengamat jadi latar kemarahan akibat rencana perubahan undang-undang dari Paris. Undang-undang itu direncanakan memberikan hak pilih bagi warga asing yang telah sedekade tinggal di Kaledonia Baru. Hak pilih itu dikhawatirkan bakal menggerus hak pribumi Kanak yang terpinggirkan dan kini tinggal 40 persen dari total populasi Kaledonia Baru.
Kaledonia Baru, kemudian dilanda gelombang kekerasan yang belum pernah terjadi sejak 1980-an akibat protes atas rencana regulasi itu. Pada 15 Mei, Prancis menerapkan status darurat dan mengerahkan seribu polisi. Enam orang tewas dalam sepekan. Diantaranya tiga warga etnis Kanak, pribumi Kaledonia Baru, serta dua polisi. Beberapa ratus orang juga terluka.
Bentrokan ini, yang terjadi 17.000 kilometer jauhnya dari Prancis, bermula dari perubahan regulasi pemilu, yang dipilih oleh Majelis Nasional, namun juga dipicu oleh krisis sosial yang parah. “Kami saling membunuh, dan kami tidak bisa terus seperti ini,” kata Vaimu’a Muliava, anggota pemerintah kepulauan yang bertanggung jawab atas layanan sipil, dilansir AFP.
Dijajah oleh Perancis pada tahun 1853, Kaledonia Baru, seperti Polinesia, merupakan lokasi yang strategis bagi kepentingan Perancis di Pasifik. Sumber daya mineralnya yang kaya menjadikannya sumber daya yang berharga bagi kepentingan Prancis.
Menurut berbagai perkiraan, Kaledonia Baru menyimpan 20 persen hingga 30 persen stok nikel dunia, mineral yang digunakan di untuk memproduksi baja tahan karat. Berkat kemampuannya menahan suhu tinggi dan korosi, nikel sangat diperlukan dalam banyak teknologi rendah karbon, seperti panel surya, turbin angin, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan baterai untuk kendaraan listrik. Uni Eropa telah menambahkannya ke daftar bahan baku penting mereka.
Sejarah Prancis dan nikel di Kaledonia Baru... baca halaman selanjutnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika